SIBERONE.ID, SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menyoroti persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai masih menimbulkan persoalan di lapangan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kutim, tetapi menjadi persoalan secara nasional.
Mahyunadi mengaku keberatan dengan tingginya harga BBM yang dirasakan masyarakat. Ia menilai keberadaan subsidi perlu dievaluasi karena dalam praktiknya manfaat subsidi belum tentu diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Ia mencontohkan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan tidak memperoleh manfaat langsung dari subsidi BBM. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan perlunya melihat kembali mekanisme pemberian subsidi agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat kecil.
“Kalau subsidi dicabut, harga BBM jadi normal. Uangnya dialihkan langsung kepada masyarakat kecil, itu baru tepat subsidi,” kata Mahyunadi saat diwawancarai Senin (07/09/2026).
Selain persoalan subsidi, Mahyunadi juga menyoroti antrean kendaraan yang terjadi saat mendapatkan BBM jenis solar. Ia mempertanyakan apakah antrean panjang tersebut sepenuhnya disebabkan kebutuhan transportasi masyarakat.
Berdasarkan pengalamannya saat menggunakan kendaraan untuk mengangkut tanah bagi keperluan pengurukan masjid, kebutuhan BBM kendaraan disebut dapat bertahan lebih dari satu hari. Hal itu membuatnya mempertanyakan alasan kendaraan tertentu harus kembali mengantri setiap hari.
Mahyunadi menduga antrian tersebut berkaitan dengan praktik pengetapan. Ia juga menduga BBM yang diperoleh melalui cara tersebut berpotensi digunakan untuk kebutuhan industri, meski ia menyampaikan hal itu sebagai dugaan yang perlu dibuktikan.
“Adanya antrian itu bukan karena kebutuhan transport orang, adanya antrian itu karena ada pengetap,” ujarnya.
Karena persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan nasional, Mahyunadi menilai penanganannya tidak dapat diselesaikan pemerintah daerah saja. Ia meminta aparat penegak hukum berperan dalam mengidentifikasi pihak yang benar-benar melakukan pengetapan BBM, sehingga penyaluran BBM bersubsidi tidak disalahgunakan. (adv/SO2)
