APBD Turun, DPRD Minta Program Lebih Selektif

  • Bagikan
Anggota DPRD Kutim, Yulianus Palangiran, saat ditemui Awak Media

SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR— Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur tahun depan membuat DPRD meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Anggota DPRD Kutim, Yulianus Palangirian, mengatakan kondisi ini harus direspons dengan penyusunan rencana kerja yang tepat sasaran. Menurutnya, setiap kegiatan wajib dipastikan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menilai efisiensi harus menjadi fokus utama dalam belanja daerah.

Yulianus menjelaskan bahwa belanja sektor kesejahteraan masyarakat tidak boleh dikurangi secara drastis. Program kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial tetap harus menjadi perhatian utama. Ia menegaskan bahwa penyesuaian anggaran bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar warga.

“Kita harus pastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang layak,” ujarnya.

Ia juga mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi kegiatan yang selama ini dianggap kurang efektif. Dengan menurunkan aktivitas seremonial dan kegiatan yang tidak mendesak, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran lebih besar untuk program prioritas. Yulianus menyebut bahwa kebijakan penghematan harus dilakukan secara terukur dan berbasis data. Hal itu untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran.

Menurutnya, DPRD siap mendukung program pemerintah yang benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Ia mencontohkan pentingnya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil. Selain itu, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat harus tetap diprioritaskan.

“Ini yang harus dijaga meskipun anggaran mengalami penurunan,” kata Yulianus.

Yulianus juga menekankan perlunya komunikasi yang lebih intens antara eksekutif dan legislatif. Dengan koordinasi yang baik, setiap penyesuaian anggaran dapat dirumuskan tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat. Ia berharap pembahasan anggaran selanjutnya dilakukan secara terbuka dan terukur. Transparansi dinilai menjadi kunci efektivitas penggunaan APBD.

Ia mengajak semua pihak untuk memahami bahwa kondisi ekonomi global turut berpengaruh pada daerah. Menurut Yulianus, langkah adaptif perlu diterapkan agar Kutai Timur tetap mampu menjalankan pembangunan secara konsisten. Ia optimis bahwa dengan perencanaan yang cermat, layanan publik tetap dapat berjalan optimal.

“Yang penting adalah prioritasnya tepat dan tidak ada anggaran yang terbuang percuma,” tegasnya. (adv/sl)

  • Bagikan