SIBERONE.ID, KUTIM – Kerusakan kembali terjadi pada Jembatan Spaso yang menjadi bagian dari ruas jalan nasional di Kutai Timur. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah menyiapkan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional untuk menentukan penanganan berikutnya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kutai Timur, Noviari Noor, menjelaskan ruas tersebut sebelumnya telah mendapat penanganan sementara. Perbaikan dilakukan dengan memasang plat sebagai langkah darurat agar akses tetap dapat digunakan.
Namun, penanganan tersebut belum menyelesaikan persoalan. Dalam perkembangan terakhir, bagian jembatan kembali ambruk setelah sekitar sepekan sebelumnya sempat mendapat penanganan.
Kondisi lokasi juga menjadi perhatian karena terdapat rumah warga di sisi kiri dan kanan ruas yang terdampak. Situasi tersebut membuat penanganan perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar, termasuk kemungkinan pengaturan akses selama pekerjaan berlangsung.
Noviari menyebut pemerintah kabupaten akan berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional karena ruas yang mengalami kerusakan berada dalam kewenangan jalan nasional. Koordinasi diperlukan untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai terhadap kondisi jembatan.
“Yang jelas, kita di Kabupaten Kutai Timur nanti akan berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional untuk penanganan ruas jalan tersebut, karena ini merupakan jalan nasional,” kata Noviari.
Sembari menunggu penanganan lebih lanjut, opsi akses alternatif juga menjadi pertimbangan. Pemerintah daerah melihat kebutuhan jalur sementara sebagai bagian dari upaya menjaga konektivitas masyarakat apabila ruas utama belum dapat dilalui secara normal.
Menurut Noviari, penanganan sementara di lapangan juga dapat melibatkan unsur teknis pekerjaan umum yang memiliki kewenangan di wilayah tersebut. Langkah itu diperlukan agar kondisi akses dapat segera ditangani sesuai kebutuhan.
Kerusakan Jembatan Spaso Poros Bengalon-Kaliorang berada dalam konteks pembangunan aksesibilitas antar kecamatan yang menjadi bagian dari program pembangunan Kutai Timur 2026. Pemerintah daerah sebelumnya memasukkan pembangunan jalan dan jembatan dalam skema kontrak tahun jamak atau multiyears untuk memperkuat konektivitas dari ibu kota kabupaten menuju sejumlah kecamatan.
“Pembangunan jalan dan jembatan untuk aksesibilitas antar kecamatan itu sudah kita mulai melalui program multiyears kontrak, termasuk akses dari ibu kota kabupaten menuju kecamatan,” ujar Noviari. (adv/SO2)
