SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR— Kekurangan tenaga medis di wilayah pedalaman Kutai Timur kembali menjadi sorotan serius DPRD. Anggota Komisi D, H. Shabaruddin, menegaskan bahwa kondisi ini sudah berlangsung terlalu lama dan menimbulkan ketimpangan layanan kesehatan antar kecamatan.
Menurutnya, daerah seperti Sandaran, Karangan, dan Busang masih masuk kategori 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), sehingga wajar bila dokter enggan bertugas tanpa dukungan fasilitas memadai.
“Kita temukan banyak Puskesmas di pedalaman kekurangan dokter, bahkan yang ada pun tidak bertahan lama. Ini harus disikapi serius,” ujarnya.
Shabaruddin menyoroti skema Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang dinilai terlalu rendah. Padahal, profesi dokter memiliki risiko tinggi dan membutuhkan pengabdian besar.
“TPP dokter mestinya lebih tinggi dari pegawai lain. Mereka profesi langka, tetapi tunjangannya sama saja. Wajar kalau mereka mencari daerah lain atau kembali ke Jawa,” tegasnya.
Selain faktor tunjangan, Shabaruddin juga menekankan pentingnya fasilitas pendukung, termasuk rumah dinas, peralatan medis, dan kendaraan operasional. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak boleh bergantung pada niat baik dokter semata, tetapi harus ditopang sistem yang membuat mereka nyaman bertugas.
“Dinas Kesehatan harus berani mengevaluasi. Jangan menunggu sampai masyarakat kesulitan baru ribut,” katanya.
DPRD meminta pemerintah daerah memperkuat insentif secara legal agar mampu menarik tenaga medis kompeten ke pedalaman.
“Kita tidak bisa biarkan masyarakat pedalaman tertinggal. Negara harus hadir melalui kebijakan yang realistis,” tutup Shabaruddin.
Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera meninjau kembali skema TPP, memperbaiki fasilitas, dan memastikan keberadaan tenaga medis yang cukup di setiap Puskesmas pedalaman. Tanpa langkah konkret, ketidaksetaraan pelayanan kesehatan antar wilayah diperkirakan akan terus melebar. (adv/sl)
