SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR— Di tengah proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada tahun depan, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan seluruh program unggulan. Meski APBD 2025 sebelumnya mencapai Rp 9,8 triliun dan diprediksi turun menjadi Rp 4,8 triliun, Ardiansyah memastikan bahwa penyesuaian anggaran tidak akan mengorbankan program strategis yang menyentuh langsung masyarakat.
Dalam keterangannya, Bupati Ardiansyah menampik kekhawatiran publik mengenai kemungkinan pemangkasan dana Rukun Tetangga (RT). Ia menegaskan bahwa alokasi dana RT tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Dana RT tidak. Jadi program unggulan Insya Allah tetap, iya per bulan tetap Insya Allah,” ujarnya memastikan keberlanjutan dukungan bagi para ketua RT yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Salah satu program prioritas yang kembali mendapat kepastian adalah pengadaan kendaraan bermotor untuk setiap RT. Menurut Ardiansyah, pengadaan ini sudah berjalan secara bertahap dan akan terus dilanjutkan. “Alhamdulillah tetap berjalan, sebagian sudah,” tambahnya. Program ini dinilai berkontribusi besar terhadap efektivitas pelayanan di tingkat lingkungan.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga tetap fokus memperluas cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi masyarakat Kutai Timur. Ardiansyah menegaskan bahwa target besar di sektor perlindungan tenaga kerja tidak akan berubah meski anggaran mengalami penyesuaian. “Ya tetap, bahkan kita akan terus mencapai target 150 ribu orang,” tegasnya. Program ini menjadi salah satu agenda strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan rasa aman bagi para pekerja.
Menanggapi pertanyaan mengenai program kerja yang berpotensi tidak terealisasi akibat penurunan APBD, Ardiansyah menyatakan bahwa seluruh program pada prinsipnya tetap dilaksanakan. Menurutnya, pemerintah daerah hanya akan melakukan penyesuaian teknis agar seluruh kegiatan tetap berjalan efektif tanpa membebani keuangan daerah. “Sementara ini menurut saya hampir-hampir nggak ada, kita hanya menyesuaikan saja anggaran itu. Menyesuaikan ya,” jelasnya.
Pemerintah Kutai Timur juga memastikan bahwa prinsip efisiensi dan prioritas tetap menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran tahun depan. Program-program yang langsung berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat akan tetap ditempatkan pada posisi teratas. Penyesuaian anggaran dilakukan tanpa menghilangkan esensi program strategis yang telah menjadi kebutuhan masyarakat.
Dengan kepastian ini, Bupati Kutai Timur berharap masyarakat tetap optimistis terhadap keberlanjutan pembangunan daerah di tahun mendatang. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga stabilitas pelayanan publik dan memastikan setiap program unggulan tetap memberikan manfaat nyata bagi warga Kutai Timur, meskipun dinamika fiskal daerah tengah mengalami perubahan. (az/adv)
