SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Dalam Rapat Paripurna Ke-22 DPRD Kabupaten Kutai Timur, Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan laporan akhir terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Acara ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, dan dihadiri Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Wakil Ketua I DPRD Sayid Anjas, serta 28 anggota DPRD, Forkopimda, dan undangan lainnya.
Ketua Pansus, David Rante, mengungkapkan bahwa RPJPD ini merupakan pedoman pembangunan Kutai Timur selama 20 tahun ke depan.
“RPJPD ini adalah landasan untuk menyusun RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) demi kesejahteraan masyarakat. Harapannya, siapapun pemimpin Kutim nantinya tetap menjadikan RPJPD ini sebagai acuan utama,” ujar David.
Studi Banding dan Catatan Penting Pansus sempat melakukan studi banding ke Kabupaten Bantul, Yogyakarta, untuk mendapatkan masukan terkait penyusunan RPJPD.
Beberapa poin penting yang menjadi perhatian yakni Fokus penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, hilirisasi sumber daya alam sebagai prioritas, menggantikan dominasi sektor pertambangan, kutim harus masuk dalam program ketahanan pangan nasional dengan penguatan anggaran sektor pertanian, dan peningkatan infrastruktur jalan untuk memperlancar distribusi hasil bumi.
“Visi Kutai Timur Hebat 2045 Dalam laporan akhir, visi Kutai Timur direkomendasikan berubah dari pusat pertambangan dan perkebunan berkelanjutan menjadi pusat hilirisasi sumber daya alam yang maju, inklusif, dan berkelanjutan,” jelas David.
David juga menekankan pentingnya data pendukung yang akurat, seperti indikator pembangunan sosial dan ketahanan pangan, untuk memastikan RPJPD dapat diterapkan secara konsisten.
Laporan akhir ini telah siap untuk dievaluasi di Kemenkumham sebelum disahkan menjadi Perda.
“Kami berharap dokumen ini menjadi fondasi pembangunan yang kokoh untuk Kutai Timur menuju masa depan yang lebih baik,” tutup David. (adv/so3)
