SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Workshop penyuluhan Risk Register (RR) dan rencana tingkat pengendalian risiko di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang berlangsung selama empat hari resmi ditutup pada (23/11/2024). Dalam penutupan tersebut, Kepala DPPKB, Achmad Junaidi B, memaparkan progres realisasi anggaran dinas mencapai 62,51% kepada awak media.
Ia menjelaskan, beberapa kegiatan telah selesai, terutama yang bersifat fisik. Sementara itu, kegiatan non-fisik sebagian besar masih dalam proses penagihan, dan beberapa lainnya dalam tahap pelaksanaan seperti bimbingan teknis (bimtek) serta pemeliharaan dan perawatan gedung.
“Yang belum terealisasi itu terkait pembayaran. Kegiatannya sudah berjalan, tetapi tagihannya yang belum,” ungkap Achmad.
Achmad juga menekankan pentingnya penyelesaian lembar kerja Risk Register (RR) oleh kepala bidang dan staf yang telah mengikuti pelatihan bersama BPKP. Ia meminta hasilnya segera dipresentasikan untuk evaluasi dan perbaikan rencana kerja tahun 2025.
“Jika ada yang perlu diperbaiki, kepala bidang dan staf akan berkoordinasi lagi dengan BPKP untuk menyempurnakan dokumen tersebut,” jelasnya.
Ke depan, Achmad berharap tidak ada lagi ketidaksesuaian antara rencana kerja dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Ia juga berencana menjalin kerja sama dengan BPKP untuk meningkatkan sistem pengendalian internal di lingkungan DPPKB.
“Kami akan melakukan evaluasi untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan optimalisasi serapan anggaran,” tutupnya. (adv/so3)
