SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR— Aktivitas kependudukan dan ekonomi di wilayah pesisir Sandaran, Kutai Timur, terus meningkat. Namun, Pelabuhan Manubar belum memiliki fasilitas yang memadai. Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi arus barang dan penumpang, terutama yang datang dari Sulawesi Tengah.
Anggota DPRD Kutim, H. Shabaruddin, menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan tersebut sudah masuk kategori mendesak.
“Kapal dari Palu bisa datang sampai tiga kali seminggu. Penumpang dan barangnya banyak, tapi dermaganya tidak layak. Ini risiko bagi keselamatan dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Sabaruddin, pelabuhan bukan hanya sekadar sarana transportasi, tetapi juga menjadi pintu gerbang ekonomi yang menghubungkan Kutim dengan wilayah Indonesia Timur. Banyak pekerja perkebunan sawit dari Palu dan Sulawesi Tengah bergantung pada pelabuhan ini untuk mobilitas dan distribusi barang.
“Ini bukan soal bangunan saja, tapi ruang hidup masyarakat. Kalau pelabuhan tidak layak, semua sektor di pesisir akan terhambat,” katanya.
Sabaruddin menekankan pemerintah daerah harus menempatkan Manubar sebagai prioritas pembangunan infrastruktur maritim, terutama melalui program multiyears contract agar pengerjaannya berkelanjutan dan tidak tertunda.
“Kalau kita bicara potensi pesisir, ya harus dimulai dari akses laut. Pelabuhan itu pondasinya. Tanpa itu, semua rencana ekonomi pesisir akan stagnan,” tegasnya.
DPRD Kutim berkomitmen mengawal setiap tahap pembangunan pelabuhan. Sabaruddin memastikan, masyarakat pesisir tidak boleh menunggu bertahun-tahun hanya untuk fasilitas dasar yang seharusnya sudah ada.
“Kami tidak ingin masyarakat menunggu lagi lima tahun hanya untuk dermaga yang semestinya sudah lama berdiri. Ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (adv/sl)
