SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR— Proses finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 resmi dibahas dalam rapat yang digelar di Ruang Hearing DPRD Kutim pada Jumat, (21/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Akbar menjelaskan bahwa rapat finalisasi tidak hanya membahas paripurna APBD murni 2026, tetapi juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait pelaksanaan Program MYC (Multiyears Contract) periode 2026–2027.
“Rapat hari ini membahas beberapa agenda, mulai dari paripurna APBD murni tahun 2026 hingga penyetujuan naskah MoU untuk Program MYC 2026–2027,” jelas Akbar.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan bahwa pada APBD 2026, terdapat sejumlah sektor prioritas yang akan diperkuat melalui alokasi anggaran yang memadai, terutama pembangunan infrastruktur, pelabuhan, dan pemerataan air bersih di seluruh kecamatan.
“Pemerataan air bersih ini merupakan program prioritas pemerintah yang harus kita dukung bersama. Harapannya, akses air bersih yang layak dapat menjangkau semua kecamatan, terutama desa terpencil yang sangat membutuhkan,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan penguatan fasilitas pelabuhan akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi daerah dan memperlancar akses layanan publik.
Dalam rapat tersebut juga ditegaskan bahwa DPRD Kutim akan melakukan pengawasan rutin terhadap setiap program yang telah dianggarkan guna memastikan realisasinya berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami akan terus mengawal agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Kepentingan masyarakat merupakan hal yang paling utama,” tegas Akbar. (adv/sl)
