SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR- Komisi A DPRD Kutai Timur memastikan pengawasan terhadap pelayanan publik tidak berhenti hanya pada tahap perencanaan. Anggota Komisi A, Masdari Kidang, menegaskan bahwa evaluasi setelah program dan proyek berjalan merupakan tahapan krusial untuk mengukur efektivitas serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menyebut, tanpa evaluasi yang matang, banyak kegiatan pemerintah berisiko tidak mencapai tujuan awal.
Menurut Masdari, sejumlah program pelayanan publik yang berjalan selama dua tahun terakhir memang menunjukkan progres positif, namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Keluhan mengenai keterlambatan pelayanan administrasi, kurangnya fasilitas, hingga minimnya respons dari instansi tertentu menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam mendorong evaluasi lanjutan. “Kami ingin memastikan pelayanan publik tidak hanya berjalan, tetapi juga benar-benar berkualitas,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Komisi A telah membentuk mekanisme evaluasi yang berbasis pada laporan masyarakat serta peninjauan langsung di lapangan. Pendekatan ini dianggap penting untuk memastikan informasi yang diterima DPRD tidak sekadar formalitas dari OPD. “Laporan di atas kertas sering kali berbeda dengan realita di lapangan. Karena itu, kami turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya,” ujar Masdari.
Selain itu, ia menilai bahwa pelaksanaan proyek fisik, terutama yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan publik, harus diawasi ketat. Banyak fasilitas yang dibangun belum sepenuhnya digunakan optimal karena kurangnya tenaga pendukung atau belum siapnya sistem layanan. Menurutnya, hal seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus menjadi bagian dari evaluasi.
Masdari menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu membuka ruang komunikasi yang lebih luas, termasuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Masyarakat, katanya, adalah pihak yang paling mengetahui kualitas pelayanan sehari-hari. Karena itu, laporan warga akan menjadi dasar penting bagi DPRD untuk menentukan langkah tindak lanjut.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas aparatur di sejumlah OPD agar standar pelayanan dapat terpenuhi. Evaluasi pasca-program tidak hanya bicara soal fasilitas, tetapi juga kompetensi pihak yang menjalankan pelayanan. “SDM yang siap dan responsif menjadi bagian penting dari pelayanan publik yang ideal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Masdari menegaskan bahwa Komisi A tidak hanya memberikan catatan, tetapi juga rekomendasi konkret kepada OPD agar perbaikan dapat dilakukan secara terukur. Ia berharap rekomendasi tersebut dapat direspons cepat oleh pemerintah daerah demi meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh.
“Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pelayanan publik terus membaik. Komisi A akan mengawal setiap prosesnya agar masyarakat Kutai Timur mendapatkan layanan yang layak dan profesional,” tutup Masdari. (adv/som)
