SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR– Wacana pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintah pusat yang akan dibangun di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kutim, Ahmad Sulaiman.
Ia menilai program tersebut memang memiliki tujuan baik, namun saat ini masih menyisakan banyak tanda tanya, terutama terkait mekanisme penerimaan dan keakuratan data calon penerima manfaat.
Menurut Ahmad, konsep Sekolah Rakyat sejatinya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan tidak mampu. Namun penentuan kategori “miskin ekstrem” menjadi persoalan baru.
Ia menegaskan bahwa hingga kini Kutai Timur masih menghadapi perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Dinas Sosial, sehingga rentan menimbulkan salah sasaran.
“Sekolah Rakyat ini masih abu-abu menurut saya. Ukuran kemiskinan ekstrem itu yang jadi tantangan. Data saja antara BPS dan Dinsos sering berbeda. Kalau datanya tidak akurat, nanti rawan manipulasi,” tegasnya.
Ahmad juga mengingatkan bahwa ketika sebuah sekolah menawarkan fasilitas lebih baik, ada kemungkinan warga yang tidak masuk kategori miskin turut berusaha masuk, sehingga tujuan awal program menjadi kabur. Kondisi ini, kata dia, perlu diantisipasi sejak awal.
Meski begitu, Ahmad meminta agar publik tetap melihat wacana ini sebagai langkah positif pemerintah untuk memperluas akses pendidikan. Ia mendukung agar program dilanjutkan sambil dilakukan penyempurnaan secara bertahap.
“Kita sambut dulu niat baik pemerintah. Nanti pasti ada penyesuaian dalam pelaksanaannya. Tidak mungkin program baru langsung mulus,” ujarnya.
DPRD Kutim juga memastikan akan melakukan pengawasan, khususnya terhadap proses verifikasi data. Ahmad menilai, tanpa data yang valid, konsep Sekolah Rakyat justru berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
Ia berharap pemerintah daerah segera menyinkronkan seluruh basis data kemiskinan agar kebijakan pendidikan tepat sasaran.
“Jangan sampai program yang seharusnya membantu yang paling membutuhkan justru tidak dirasakan oleh mereka,” tutupnya. (adv/soj)
