SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai bersiap menghadapi penurunan tajam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Dari total APBD 2025 yang mencapai Rp 9,89 triliun, proyeksi anggaran tahun depan diperkirakan hanya sekitar Rp 4,86 triliun. Selisih yang hampir separuh itu menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan sejumlah program prioritas dan kesejahteraan aparatur sipil negara.
Anggota DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, menilai kondisi tersebut memerlukan langkah cepat dan terukur. Ia mengatakan pemerintah daerah dan DPRD tidak punya banyak ruang selain memetakan kembali kebutuhan yang benar-benar mendesak. “Dengan postur APBD yang kemungkinan besar turun tahun depan, sementara program pembangunan sudah menunggu, kita harus berpikir cerdas dan bijak. Yang pasti, ada beberapa pos yang harus kita pangkas,” kata Novel Tyty Paembonan, beberapa waktu lalu.
Menurut Novel, fokus utama tetap diarahkan pada penyelamatan gaji pokok pegawai serta operasional kantor perangkat daerah yang tidak bisa dihentikan. Namun, beberapa jenis belanja dinilai harus dipangkas demi menjaga stabilitas fiskal. Ia mencontohkan bahwa kegiatan perjalanan dinas yang tidak mendesak dan bimbingan teknis bersifat seremonial menjadi sasaran penghematan. “Perjalanan dinas yang tidak perlu, bimtek-bimtek seremonial,” tegas politisi senior itu.
Yang menjadi perhatian besar adalah potensi penurunan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Novel menyadari kebijakan efisiensi akan berdampak langsung pada ASN, terutama jika ruang fiskal makin terbatas. Ia tidak menampik bahwa penyesuaian TPP bisa saja terjadi. “Sangat mungkin TPP turun. Tapi ini yang terus kami perjuangkan bersama pemerintah daerah, janji kami adalah berupaya semaksimal mungkin agar TPP tidak terdampak atau paling tidak penurunannya seminimal mungkin,” ujarnya.
Novel menegaskan bahwa tantangan fiskal ini tidak bisa dianggap ringan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan daerah mempertahankan pelayanan publik bergantung pada bagaimana anggaran dikelola dalam situasi sulit. Pemerintah daerah diminta menyiapkan arah kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap tekanan anggaran, tetapi juga memastikan masyarakat tidak ikut menanggung beban yang tidak seharusnya. “Kalau kita tidak hati-hati mengelola keuangan daerah sekarang, yang rugi adalah masyarakat Kutai Timur sendiri,” tandas Novel.
Dengan proyeksi penurunan yang begitu besar, pembahasan anggaran tahun mendatang menjadi salah satu proses paling krusial dalam menentukan arah pembangunan Kutai Timur. Pemerintah dan DPRD dituntut menjaga keseimbangan antara kewajiban belanja wajib dan kebutuhan pembangunan, sekaligus memastikan kebijakan efisiensi tidak menghambat pelayanan dasar kepada warga. (adv/soj)
