SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Hj. Mulyana dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan catatan kritis terhadap alokasi belanja dalam Rancangan APBD 2025.
Dengan total belanja sebesar Rp11,136 triliun, mereka menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, khususnya pada belanja operasi dan modal.
“Belanja operasi mencapai Rp5,603 triliun, lebih dari 50% total anggaran. Pemerintah perlu memastikan penggunaannya tidak membebani alokasi untuk pembangunan, terutama pada belanja pegawai,” ujar Hj. Mulyana, S.E.
Ia juga mengapresiasi alokasi belanja modal sebesar Rp4,321 triliun, yang mencerminkan fokus pada pembangunan infrastruktur. Namun, mereka menegaskan perlunya prioritas pada proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan layanan dasar masyarakat.
Sementara itu, alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar diminta untuk disesuaikan dengan potensi risiko seperti bencana alam dan keadaan darurat.
“Kami berharap dana tersebut dapat menjamin respons cepat dan efektif terhadap situasi darurat,” bebernya.
Hj. Mulyana mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran harus didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan keadilan sosial.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran, terutama pada belanja modal yang berdampak langsung pada kebutuhan publik. (adv/so3)
