SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Ketua Panitia Khusus (Pansus) David Rante memastikan bahwa hutang yang belum terbayar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 akan diselesaikan pada APBD Perubahan 2024. Hal ini disampaikan David usai dimintai keterangan terkait Rapat pembahasan rapat Panitia Khusus (Pansus) mengenai pertanggungjawaban APBD Kutai Timur (Kutim) tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan Rabu, (10/7/2024).
David mengungkapkan bahwa terdapat hutang-hutang dari tahun 2022 yang masih tertinggal di beberapa dinas, termasuk Dinas Perkim, Dinas PU, Disdikbud, DTPHP, Bagian Perlengkapan Setkab, dan Disperindag Kutim. Selain itu, beberapa kegiatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum terbayarkan pada tahun 2022 dan 2023, sehingga masuk dalam daftar hutang yang harus diselesaikan.
RDP ini bertujuan untuk memastikan realisasi dari APBD 2023, termasuk pendapatan daerah, penggunaan anggaran, serta jumlah yang tidak terealisasi atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Dalam rapat tersebut, pemerintah telah menyampaikan laporan mengenai pendapatan dan belanja daerah.
David Rante merincikan, “Pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp 8,597 triliun, dengan belanja mencapai Rp 8,357 triliun. Pembiayaan penerimaan yang merupakan akumulasi SILPA tahun 2022 sebesar Rp 1,57 triliun, pengeluaran pembiayaan Rp 46,5 miliar, dan total SILPA tahun 2023 sebesar Rp 1,772 triliun.”
Lebih lanjut, David menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta penjelasan dari pemerintah daerah mengenai kegiatan-kegiatan yang belum terbayarkan, apakah sudah diakui sebagai hutang atau belum. “Menurut pemerintah, hutang-hutang tersebut sudah diakui dan akan diselesaikan pada APBD Perubahan 2024,” tambahnya.
Dengan demikian, David Rante memastikan bahwa seluruh hutang yang tertinggal akan dilunasi pada APBD Perubahan 2024, sehingga beban hutang dari tahun-tahun sebelumnya tidak lagi menjadi masalah. (adv/so3)
