SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Rapat Paripurna Ke-28. Rapat ini membahas penyampaian tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam DPRD Kutim, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Bupati Kutim, Ardiansyah, memberikan tanggapan atas pandangan tersebut. Senin (24/06/2024).
Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD.
“Kami sangat berterima kasih atas masukan, kritik, dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna ke-27,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ardiansyah mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Golongan Karya dan berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sosialisasi, penagihan aktif, dan digitalisasi pembayaran pajak serta retribusi daerah.
“Pemerintah akan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk peningkatan infrastruktur pelayanan publik,” jelas Ardiansyah.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya direspon dengan janji untuk mengoptimalkan sumber daya guna kesejahteraan masyarakat dan penyerapan anggaran yang lebih efektif.
“Penyerapan anggaran yang lebih maksimal, cepat, tepat, dan terpadu akan menjadi prioritas,” tambahnya.
Terhadap Fraksi Partai Demokrat, Ardiansyah menyampaikan komitmen untuk meningkatkan pelayanan dasar di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Pemerintah juga akan meningkatkan transparansi informasi publik agar mudah diakses oleh masyarakat,” katanya.
Dukungan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga diapresiasi dengan komitmen menggali potensi pendapatan asli daerah dan optimalisasi penyerapan anggaran. Fraksi Partai Nasional Demokrat mendapat tanggapan mengenai evaluasi perencanaan dan penganggaran untuk mengoptimalkan kinerja keuangan daerah.
Ardiansyah berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat berjalan lancar dan mengapresiasi dukungan DPRD Kutim terhadap kebijakan pemerintah daerah. (adv/so3)
