SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faisal Rahman, mengajukan interupsi terhadap tanggapan Bupati Ardiansyah mengenai pandangan umum fraksi-fraksi dalam DPRD Kutim. Faizal berharap tanggapan Bupati dapat berdampak hingga ke lapisan bawah, Senin (24/06/2023).
Dalam tanggapan pemerintah yang sangat merespon kritik fraksi-fraksi DPRD pada pemandangan umum fraksi saat sidang paripurna Ke-28, Faisal berharap hal itu dapat dilaksanakan. “Nah, saya harap apa yang Bupati sampaikan itu sampai ke bawah, Pak,” ujar Faisal.
Menurut Faisal, membangun sinergitas di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak selalu tepat. Ia mencontohkan pemanggilan Dinas PU yang tidak pernah direspon. “Dinas PU kemarin itu, dua kali kami panggil, Pak, tapi tidak pernah hadir,” tambahnya.
Faisal juga menyampaikan informasi dari BPK terkait penyerapan anggaran Dinas PU. “Dinas PU itu dinas yang paling banyak silvanya,” katanya. Ia menyebut silva di Dinas PU hampir mencapai Rp 400 miliar lebih.
“Jadi anggaran yang sudah dialokasikan dalam perencanaan DPRD itu tidak bisa dilaksanakan. Dua kali kami panggil ke DPRD, itu tidak pernah hadir,” tegasnya.
Faisal meminta Bupati agar memastikan OPD yang terlalu banyak silvanya hadir dalam rapat pansus. “Ada beberapa OPD yang nanti mohon dihadirkan, Pak Bupati, agar kepala dinasnya hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban,” pintanya.
Lebih lanjut, Faisal mengeluhkan bahwa saat mengundang kepala dinas, yang datang hanya anggota yang tidak mengetahui apa yang dibahas. “Kita kan mau tahu terkait dengan pembangunan infrastruktur, malah yang dihadirkan yang tidak tahu apa-apa,” ujarnya.
Faisal meminta Bupati untuk memberikan atensi terhadap OPD terkait. “Menurutnya, itu harus dilakukan karena pemerintah dalam tanggapannya terhadap pandangan fraksi di DPRD sangat merespon kritikan yang disampaikan DPRD,” tutup Faisal. (adv/so3)
