SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Yusuf T, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), yang membidangi komisi C, menyoroti kendala yang dihadapi dalam pembangunan pelabuhan Kudungga akibat proses politik.
“Kendala pembangunan pelabuhan dikarenakan kena dampak proses politik. Padahal sesungguhnya anggaran dari PT. Kaltim Prima Coal (KPC) itu, sudah disepakati dan sudah dimulai. Tapi kita tidak tau kejadian di lapangan beda dengan keputusan di belakang media,” ungkap Yusuf.
“Mungkin inilah para media coba mencari tau dimana kelemahannya sehingga pembangunan ini bisa berjalan dengan maksimal,” tambahnya.
Yusuf juga menganggap bahwa bagaimana media menjembatani apa yang menjadi kelemahan dalam proses tahap pembangunan Pelabuhan Kudungga agar berjalan lancar.
“KPC mau kerja maksimal namun ada kendala di dalamnya. KPC juga tidak ingin bersinggungan dengan masyarakat terhadap proses penyelesaian pembangunan pelabuhan tersebut,” lanjut berita.
“Saya kira medialah yang harus mengakomodir yang baik ini, kepada toko toko masyarakat kita atau pemuda khususnya supaya bagaimana pelabuhan ini jadi dan aman,” harap Yusuf.
Kata Yusuf, manajemen KPC menginginkan pembangunan pelabuhan itu berjalan lancar. Pun termasuk pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati. Keduanya memiliki harapan yang sama.
“Kami DPRD ini berharap selesai di tahun 2024,” tutupnya. (adv/so3)
