SIBERONE.ID, KUTIM – Peluang peningkatan pendapatan petani kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak hanya bergantung pada penjualan tandan buah segar (TBS). Koperasi perkebunan juga didorong mengambil bagian dalam proses pengolahan hasil panen agar manfaat ekonomi yang diperoleh tidak berhenti pada transaksi penjualan bahan mentah.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Kutim, Marhadyn, menyebut terdapat sekitar 264 koperasi yang bergerak di sektor kelapa sawit dari keseluruhan 1.482 koperasi yang terdata di Kutim. Jumlah tersebut dinilai menjadi modal untuk memperluas keterlibatan koperasi dalam industri perkebunan.
Menurutnya, selama ini aktivitas koperasi sawit masih perlu dikembangkan agar tidak sebatas menampung atau mengumpulkan hasil panen petani mandiri. Ke depan, koperasi diharapkan memiliki kemampuan untuk masuk ke tahapan industri yang menghasilkan produk olahan.
“Ke depan kita harapkan koperasi ini nanti masuk di dalam industri kelapa sawit lebih mendalam. Tidak hanya sekedar mendapatkan atau mengumpulkan TBS daripada petani sawit mandiri,” ujarnya.
Salah satu peluang yang disoroti ialah pengolahan TBS menjadi crude palm oil (CPO). Namun, keterlibatan dalam industri tersebut perlu didukung kondisi organisasi yang kuat, manajemen sehat, serta kemampuan pengelolaan usaha yang memadai.
Marhadyn menilai, keterlibatan koperasi dalam pengolahan sawit dapat membuka sumber pendapatan yang lebih luas. Petani tidak hanya memperoleh hasil dari penjualan TBS, tetapi berpeluang menikmati tambahan nilai ekonomi dari komoditas yang diproduksi.
Selama ini, harga TBS yang diterima petani sawit mandiri mengacu pada ketetapan pemerintah melalui Dinas Perkebunan. Skema tersebut memberikan dasar penentuan harga, tetapi peluang memperoleh nilai tambah masih terbuka apabila koperasi mampu terlibat dalam kegiatan industri lanjutan.
“Dia tidak hanya mendapatkan harga TBS yang stabil berdasarkan keputusan Dinas Perkebunan, tapi dia juga bisa mendapatkan value added daripada TBS dia. Bisa dalam bentuk pengelolaan CPO,” jelasnya.
Sebagai gambaran, Marhadyn menyinggung sejumlah daerah di Sumatera yang telah mengembangkan pengolahan komoditas kelapa sawit. Praktik tersebut dapat menjadi referensi bagi Kutim dalam mendorong koperasi mengambil peran lebih besar di sektor perkebunan.
Meski memiliki peluang, pengembangan usaha hingga tahap pengolahan membutuhkan kesiapan yang tidak sederhana. Aspek permodalan, tata kelola organisasi, manajemen, dan kemampuan menjalankan usaha menjadi hal yang perlu diperkuat. Apalagi, sebagian koperasi di Kutim saat ini masih belum aktif dalam kegiatan usahanya.
Karena itu, penguatan kelembagaan menjadi salah satu pekerjaan penting sebelum koperasi memperluas aktivitas ke sektor hilir. Dengan dukungan kapasitas usaha yang lebih baik, 264 koperasi sawit tersebut diharapkan dapat berkembang dari sekadar pengumpul hasil panen menjadi bagian dari rantai industri yang memberikan nilai tambah bagi petani. (adv/so2)














