Terpadu Digital Diluncurkan, Pemkab Kutim Perkuat Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

  • Bagikan
IST: Foto Bersama dalam Agenda Peluncuran Platfrom Terpadu Digital Kutai Timur di Pelangi Room Hotel Royal Victoria Sangatta

SIBERONE.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mempercepat transformasi digital pemerintahan. Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran Terpadu Digital Kutai Timur, platform yang dirancang untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi sekaligus mengakses berbagai pelayanan publik.

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, mengatakan digitalisasi menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pemerintah dituntut mampu memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan efektivitas pembangunan serta memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada masyarakat.

Menurut Mahyunadi, tantangan pelayanan publik saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana administrasi, tetapi juga kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan jarak.

“Tantangan pelayanan publik saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan keterbatasan sarana administrasi seperti kertas dan alat tulis, tetapi juga kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan jarak,” ujar Mahyunadi saat meluncurkan Terpadu Digital Kutim di Pelangi Room Hotel Royal Victoria Sangatta, Rabu (2/9/2026).

Ia mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur yang terus mendorong hadirnya layanan digital yang mudah digunakan dan diakses masyarakat. Menurutnya, digitalisasi diharapkan dapat membuat informasi pemerintah lebih terbuka, jelas dan mudah diperoleh.

Mahyunadi juga menyoroti pentingnya pembenahan website pemerintah daerah dan perangkat daerah. Ia menilai website resmi pemerintah tidak seharusnya hanya menjadi tempat menampilkan berita dan dokumentasi kegiatan, tetapi harus berkembang menjadi pusat informasi sekaligus pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Website kita tidak boleh hanya menjadi etalase berita dan dokumentasi kegiatan, tetapi harus menjadi media informasi dan pelayanan publik,” tegasnya.

Selain penguatan website, Mahyunadi mendorong agar pemerintah memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) secara bijak dan bertanggung jawab. Menurutnya, AI dapat menjadi alat bantu bagi aparatur untuk meningkatkan produktivitas, namun tidak boleh menghilangkan tanggung jawab maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Staper Kutai Timur, Ronny Bonar H. Siburian, menjelaskan Terpadu Digital Kutai Timur merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem pemerintahan digital. Platform tersebut juga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan 50 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kutim.

Ronny mengatakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat digitalisasi tidak lagi sekadar pilihan. Pemerintah perlu beradaptasi agar pelayanan dapat berjalan lebih cepat, efektif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Teknologi bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan AI juga diperkenalkan kepada aparatur sebagai bagian dari penguatan kapasitas dalam transformasi digital. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu pengolahan informasi, penyusunan materi komunikasi hingga mendukung berbagai pekerjaan pemerintahan.

Meski demikian, Ronny mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, di antaranya penguatan infrastruktur, sumber daya manusia, integrasi sistem, pengelolaan data dan keamanan informasi. Karena itu, kolaborasi antar perangkat daerah menjadi penting agar transformasi digital tidak berhenti pada pembangunan platform, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemkab Kutim berharap Terpadu Digital Kutai Timur dapat menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin modern, terbuka dan responsif. Digitalisasi diharapkan tidak hanya mempercepat pekerjaan aparatur, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, efisien dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (adv/SO1)

  • Bagikan