Pindahnya IKN Berdampak Positif, Raperda RTRW Kaltim Segera Disahkan Menjadi Perda

  • Bagikan
Anggota DPRD Provinsi Kaltim Nidya Listiyono.

SAMARINDA – RTRW Kaltim mendapat perhatian dan pembahasan serius. Sebab harus segera disahkan menjadi peraturan daerah, karena berkaitan dengan pembangunan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni meliputi pengembangan sistem pusat permukiman, hingga konektivitas wilayah.

Penetapan IKN di Provinsi Kaltim sekaligus rencana pindahnya IKN pada 2024, berdampak positif pada berbagai hal. Di antaranya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Kaltim yang harus disahkan segera.

“Pembangunan IKN membuat pemerintah pusat menargetkan Raperda RTRW Kaltim disahkan paling lambat akhir tahun. Kami berharap bisa disahkan sesegera mungkin,” ujar anggota DPRD Provinsi Kaltim Nidya Listiyono di Samarinda.

Dia memaklumi target pemerintah pusat terhadap desakan pengesahan RTRW Kaltim periode 20 tahun, 2022 – 2042 tersebut. Mengingat lokasi IKN ada di Kaltim, sehingga keberadaan RTRW Kaltim pasti berdampak pada pembangunan dan rencana pengembangan IKN.

“Saat ini kami masih terus melakukan pembahasan. Bahkan sudah menggelar forum diskusi dengan berbagai pihak. Baik organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah,” tuturnya.

Pansus RTRW Kaltim, kata dia, terus bekerja maksimal agar ketika Raperda tersebut disahkan menjadi Perda memiliki kualitas baik. Sehingga yang harus dijaga adalah ruang untuk kemaslahatan umat. Seperti ruang pertanian, perkebunan, pemukiman, kehutanan, dan ruang terbuka hijau.

“RTRW Kaltim mendapat perhatian dan pembahasan serius karena harus segera disahkan menjadi peraturan daerah. Ini berkaitan dengan pembangunan Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN, yakni meliputi pengembangan sistem pusat permukiman, hingga konektivitas lintas kabupaten kota,” katanya.

Keberadaan RTRW Kaltim juga untuk memastikan pengembangan hubungan antara Kota Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara dan IKN. “Mengingat pengembangan IKN masih menunggu pengesahan RTRW Kaltim,” paparnya.

Termasuk untuk mengatasi kendala pengembangan IKN di Teluk Balikpapan, Hutan Lindung Wain, dan lainnya juga untuk pengaturan pemanfaatan ruang dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten kota yang lokasinya bersinggungan dengan KSN IKN.

“Percepatan RTRW bukan hanya untuk kepentingan Kaltim. Tapi juga kepentingan negara, karena IKN ada di sini. Jadi harus disinkronkan dengan kepentingan negara. Semoga dalam waktu dekat bisa sah, tidak harus menunggu akhir tahun,” tutupnya. (adv/tw)

  • Bagikan