SiberOne.id – Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) melaksanakan pelatihan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG).
Termasuk penyusunan penganggaran responsif gender (PPRG). Kegiatan tersebut telah dihelat selama tiga hari. Yakni pada 8-20 November, di Hotel Royal Victoria. Narasumber yang didatangkan berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fasilitator PUG dan PPRG, Lieska Prasetya.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, gender merupakan sebuah kata yang maknanya sangat karakteristik. Berhubungan dengan maskulin dan feminim, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Yang harus digaris bawahi, jangan sampai pengarusutamaan gender diartikan lepas dari kontekstual.
“Memang manusia diciptakan Tuhan hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Adapun (gender) yang lain itu eksesnya, terkait dengan proses kehidupan manusia. Pengarusutamaan gender merupakan mengembalikan sesuatu pada tempatnya,” jelasnya.
Politikus PKS itu meminta kepada peserta yang terdiri dari 13 organisasi perangkat daerah (OPD) itu. Agar dapat menyimak, memahami dan mendalami dengan baik seluruh rangkaian materi yang disampaikan.
“Sehingga proporsional, terutama dalam rangka memberikan daya dukung kegiatan di lapangan,” tegasnya.
Kepala DPPPA Kutim dr Aisyah menjelaskan, tujuan pelatihan untuk memberikan instrumen dalam mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses.
“Partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki. Tujuannya untuk anggaran yang lebih berkeadilan,” sebutnya.
Kebijakan atau program yang responsif gender, disusun berdasarkan hasil analisa gender. Sehingga dapat menyelesaikan atau mengurangi permasalahan kesenjangan gender.
“Segala upaya harus dapat dimaksimalkan. Agar program yang disusun dapat berjalan dengan baik,” tutupnya. (adv/so)
