SiberOne.id – Pemerintah Pusat kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) Perluasan Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2021 secara Virtual. Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang mengikuti rakor tersebut dari Kantor Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik (Diskominfo-Perstik), Kamis (4/11/2021).
Dalam rakor tersebut, Deputi Bidang Dukungan Kebijakannya Pembangunan Manusia dan Pemerataan, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Supriyoga Hadi mengatakan, angka kemiskinan di Kutim cukup tinggi. Bahkan, saat ini terdapat 105 ribu warga miskin.
Wabup Kutim Kasmidi Bulang memprotes data yang disampaikan pemerintah pusat, yang menyebut Kutim masuk dalam daftar dari 212 kabupaten kota yang menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem pemerintah, melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K).
“Sesuai data terbaru, ada 26 ribuan masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Kasmidi yang menjadi Ketua TKPK Kutim menyebut, data yang disampaikan pihak Kemendagri mengenai angka kemiskinan di Kutim sangat berlebihan.
“Tidak dipungkiri terkait angka kemiskinan. Setiap daerah pasti ada orang miskin, termasuk Kutim. Tapi, alhamdulillah setelah dikoreksi, Kemendagri mau merevisi data tersebut,” ucapnya.
Pasalnya, berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik ( BPS) Kutim, ternyata orang miskin di Kutim memang 26 ribuan. Kendati demikian, persoalan kemiskinan memang menjadi masalah yang mesti diselesaikan.
“Pemkab melalui Tim Koordinasi Percepatan Kemiskinan (TKPK) akan segera melaksanakan rapat internal daerah. Untuk memvalidasi data kemiskinan yang ada di Kutim,” tegasnya.
Pihaknya akan melibatkan BPS untuk penyatuan data. Kemudian akan diserahkan kepada pemerintah pusat.
“Setelah tim menyusun data akurat, maka kami langsung menentukan target warga miskin yang akan dibantu,” pungkasnya. (adv/so)
