SIBERONE.ID –Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur (Kutim), menggelar workshop akuntansi pelaporan keuangan daerah. Mengangkat tema Optimalisasi Peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Entitas Akuntansi Dalam Mendukung Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman membuka langsung. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Senyiur, Samarinda, pertengahan pekan lalu itu.
Kepala BPKAD Kutim Teddy Febrian mengatakan, peserta yang mengikuti workshop adalah para pengelola keuangan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kutim.
“Workshop berlangsung 10-12 November. Narasumbernya berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, DJP Bontang dan KKP Kanwil Kaltim,” jelasnya.
Langkah tersebut untuk meningkatkan kemampuan memanfaatkan sistem dan aplikasi antar instansi terkait. Sehingga dapat saling berkomunikasi dalam menghasilkan data dan layanan.
“Upaya itu telah dibuktikan dengan penggunaan dan pengaplikasian berbagai sistem informasi yang menunjang fungsi keuangan daerah di lingkup Pemkab Kutim,” singkatnya.
Dai berharap, apa yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
“Sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih baik lagi kedepannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan beberapa hal penting saat pelaksanaan workshop tersebut. Menurutnya, yang perlu digaris bawahi pada era transparansi birokrasi saat ini, adalah lebih bersikap profesional.
“Lebih berintegritas dan tertib dalam segala hal. Salah satunya pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Dia mengajak semua pihak, untuk berupaya menjadikan Kabupaten Kutai Timur sejahtera. Dengan menciptakan perubahan yang membawa ke arah positif dan lebih produktif.
“Pengelolaan keuangan merupakan garda terdepan Kutim. Sangat berperan dalam mewujudkan visi dan misi. Yaitu Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua,” tegasnya.
Para peserta juga diminta tertib memulai mengelola keuangan daerah. Termasuk menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu, akurat dan akuntabel.
“Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan harus sesuai dengan sasaran misi daerah. Mulai berjalan searah menuju target kebijakan, peningkatan e-Goverment,” tutupnya. (adv/so)
