SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR— Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, H. Riduan, menegaskan bahwa sosialisasi terkait penerapan aplikasi XSTAR dan mekanisme pembelian BBM bersubsidi harus diperluas agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam rapat pembahasan kelangkaan BBM bersama OPD, aparat kecamatan, dan unsur masyarakat yang selama ini terdampak antrean panjang di SPBU.
Ia meminta sosialisasi tidak hanya terbatas pada pemerintah kecamatan, tetapi juga melibatkan kelompok tani, nelayan, dan aparat kepolisian. Menurutnya, proses transisi ke sistem digital harus dipahami seluruh penerima manfaat agar data dapat terintegrasi sepenuhnya dengan sistem Pertamina maupun AKR.
“Saya meminta agar kedepannya dapat diundang seluruh perwakilan dari Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat, Busang, serta pihak Polsek,” ujarnya.
Riduan menilai XSTAR akan meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis. Ia menekankan bahwa ketepatan sasaran merupakan kunci untuk menjaga stabilitas pasokan BBM di wilayah yang didominasi sektor pertanian dan perikanan.
“Ini diperlukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, tepat volume, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan lapangan untuk memastikan mekanisme baru berjalan sesuai aturan. Koordinasi antarinstansi disebutnya wajib diperkuat agar keluhan masyarakat dapat terjawab dan antrean berkepanjangan di SPBU tidak lagi terjadi. Riduan menegaskan DPRD Kutim siap mendukung pemerintah daerah dalam percepatan digitalisasi sistem distribusi demi kepastian akses energi bagi masyarakat yang bergantung pada BBM bersubsidi. (adv/sl)
