SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR– Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Kutai Timur membawa angin segar bagi para pendidik. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan tunjangan guru melalui Kementerian Pendidikan. Ia menyebut kabar itu belum ideal, tetapi tetap menjadi sinyal positif di tengah situasi fiskal yang ketat. “Di hari guru ini, ada informasi dari keputusan Pak Menteri bahwa tunjangan guru naik, meskipun tidak terlalu besar, tapi setidak-tidaknya naik. Ini bersumber dari APBN,” ujar Jimmi di Sangatta Utara, Selasa (25/11/2025).
Jimmi menilai kenaikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dapat menjadi dorongan moral bagi guru. Ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan negara masih belum longgar sehingga ruang gerak pemerintah pusat terbatas. Meski begitu, ia menilai peningkatan tunjangan tetap patut disyukuri karena menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap profesi pendidik.
Di sisi lain, Jimmi menyinggung peran pemerintah daerah dalam menopang kesejahteraan tenaga pengajar. Ia menjelaskan bahwa Pemkab Kutim tetap mengalokasikan tunjangan bagi guru honorer melalui skema Penghasilan Belanja Daerah. Namun, ia menyoroti kesenjangan yang masih dialami guru swasta, yang tunjangannya tertinggal jauh dibandingkan guru negeri. “Kita terus mendorong agar regulasi tunjangan guru swasta direvisi. Guru negeri sudah relatif cukup, tapi guru swasta masih perlu perhatian lebih,” tegasnya.
Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim terus turun dalam beberapa tahun terakhir, Jimmi menegaskan komitmen pemerintah dan DPRD untuk mempertahankan porsi 20 persen anggaran pendidikan dalam APBD. Menurutnya, pendidikan tidak boleh tergeser oleh tekanan fiskal karena guru adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. “Pendidikan tetap jadi prioritas utama karena guru adalah kunci pembangunan SDM. Tanpa guru yang sejahtera, sulit bagi kita membangun daerah ini,” tandasnya.
DPRD Kutim memastikan akan terus mengawal pembahasan perubahan regulasi tunjangan guru swasta agar lebih adil dan proporsional. Lembaga legislatif juga berkomitmen mendorong pemerintah kabupaten tetap menjaga skema tunjangan honorer agar tidak tergerus kebijakan penghematan anggaran. Jimmi berharap peringatan HGN tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat keberpihakan pada guru, baik di level pusat maupun daerah, demi keberlanjutan pendidikan di Kutai Timur. (adv/soj)
