SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR— Porsi anggaran infrastruktur di APBD Kutai Timur masih mendominasi dengan komposisi sekitar 40 persen, termasuk alokasi untuk Dinas PU dan Perkim. Namun, penurunan postur APBD 2025 memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi besar-besaran. Jimmi menegaskan bahwa kondisi ini menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.
“APBD menurun, jadi otomatis banyak hal yang harus kita tekan supaya tetap efektif. Tentu saja semua untuk kepentingan bersama. Jadi hal ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus mampu memastikan bahwa anggaran yang lebih kecil tetap menghasilkan dampak maksimal. Mandatory spending yang tidak bisa dikurangi juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga ruang fiskal harus digunakan secara lebih hati-hati. Jimmi menekankan bahwa penggunaan anggaran wajib mengutamakan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia menyebut bahwa efisiensi bukan sekadar pengurangan anggaran, tetapi upaya untuk mengarahkan belanja agar benar-benar tepat sasaran. Sektor infrastruktur tetap menjadi tulang punggung pembangunan karena berkaitan dengan konektivitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, evaluasi anggaran 2025 menunjukkan perlunya perencanaan lebih rinci agar tidak terjadi pemborosan. Dengan kondisi fiskal yang lebih ketat, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap program memiliki manfaat jelas dan tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran.
“Kita harus memastikan APBD yang sedikit ini tetap memberi dampak besar,” tegas Jimmi. (adv/sl)
