SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR— Anggota DPRD Kutai Timur, Dr. Novel Tyty Paembonan, menyoroti minimnya progres pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur yang masuk dalam perencanaan tahun berjalan. Ia mengungkapkan bahwa beberapa program yang seharusnya sudah bergerak di lapangan justru tertunda, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian.
Novel menyatakan bahwa kondisi tersebut terjadi bukan hanya pada proyek berskala besar, tetapi juga pada pembangunan dasar seperti drainase, peningkatan jalan lingkungan, hingga perbaikan fasilitas publik. “Kita melihat banyak pekerjaan yang belum menunjukkan progres signifikan, padahal anggaran sudah disiapkan dengan matang,” ujarnya dalam sesi wawancara.
Menurutnya, kelambatan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menekankan perlunya dorongan kuat kepada mitra kerja pemerintah, terutama dinas-dinas teknis seperti PUPR, Perkim, dan Dishub, agar bergerak lebih cepat dan responsif. Novel menilai koordinasi internal juga harus diperkuat agar proses administrasi dan tender tidak menjadi hambatan utama.
Ia menambahkan, keterlambatan progres dapat berdampak pada kualitas pembangunan, terutama jika pengerjaan dipaksakan selesai dalam waktu singkat di akhir tahun. Kondisi tersebut sering menyebabkan hasil proyek tidak optimal, bahkan rawan mengalami kerusakan dini. Novel mengingatkan pentingnya menjaga standar mutu dalam setiap pekerjaan.
Di sisi lain, ia juga menyampaikan bahwa masyarakat banyak mempertanyakan lambannya pergerakan pembangunan, terutama di wilayah desa. Beberapa laporan yang masuk menunjukkan adanya fasilitas umum yang belum disentuh perbaikan meski sudah tercantum sebagai program prioritas. Novel menilai hal ini harus segera mendapat perhatian khusus.
Komisi C, lanjutnya, akan mengintensifkan pengawasan dalam waktu dekat, termasuk melakukan pengecekan lapangan dan rapat bersama mitra kerja untuk memetakan akar permasalahan. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak hanya ingin menerima laporan di atas kertas, tetapi juga memastikan kondisi sebenarnya di lapangan sesuai dengan rencana.
Novel juga mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan skema percepatan jika diperlukan, termasuk memanfaatkan mekanisme penjadwalan ulang atau mengoptimalkan penggunaan SILPA apabila menjadi alternatif penyelamatan proyek. Menurutnya, langkah-langkah strategis semacam ini penting agar tidak ada pembangunan yang terbengkalai.
Ia berharap seluruh pihak yang terkait dapat bekerja lebih maksimal demi memastikan setiap proyek berjalan sesuai target. Novel menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang layak dan tepat waktu, sehingga pemerintah bersama DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawal progres pembangunan secara konsisten dan transparan. (adv/som)
