SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dipastikan sangat besar. Melalui skema kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC), setiap kegiatannya dialokasikan hingga puluhan miliar.
Bahkan alokasi secara keseluruhan dari proyek MYC, mencapai Rp 1,364 triliun. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengejar ketertinggalan dan pemerataan di seluruh wilayah di 18 Kecamatan.
Namun, meskipun sudah memasuki pertengahan tahun. Niatan besar pemerintah hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berjalan. Sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim dr Novel Tyty Paembonan.
“Tentunya kita menyayangkan apa yang sudah disepakati antara DPRD dan Pemerintah, selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan,” katanya.
Selain itu, program pembangunan yang diharapkan bisa menjadi jawaban atas impian masyarakat selama ini. Terutama yang ada di wilayah pedalaman, terpaksa harus kembali diminta bersabar karena lambannya pemerintah melakukan eksekusi di lapangan.
“Tolong pemerintah, buktikanlah, bahwa kalian ketika kami berikan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan itu, dilaksanakan dengan baik, karena rakyat sudah menunggu,” imbuhnya.
Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kutim ini menyebut, apabila program tersebut tidak berjalan sesuai yang sudah disepakati atau dalam kondisi tertentu membuat kegiatan tidak terlaksana. Dia menegaskan, DPRD tidak segan-segan untuk memanggil dan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.
“Ketika mereka (pemerintah) minta kami setujui, tapi tidak lakukan itu kan sudah mencederai kesepakatan yang kita buat dan terlebih mencederai masyarakat, nah sekarang tergantung sebelah (pemerintah) bagaimana,” tutupnya. (adv/so2)
