SIBERONE.ID, SAMARINDA – Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu ribuan guru menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Kota Samarinda. Aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk menuntut tambahan penghasilan pegawai bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menolak penghapusan insentif yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam Surat Edaran (SE) Pemkot Samarinda Nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan.
Hal tersebut tak luput dari perhatian anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis, yang terpilih sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda. Menurutnya, polemik pemberian insentif tambahan kepada para guru di Samarinda harus diperhatikan.
“Saya meminta agar pemerintah daerah mampu memaksimalkan kesejahteraan guru. Kita pahamilah kemampuan pemerintah kabupaten kota, tapi tolonglah diprioritaskan kesejahteraan guru,” jelasnya.
Menilik dari polemik pemberian insentif guru, khususnya yang sedang santer di Samarinda. Nanda menegaskan, prioritas terhadap kesejahteraan para tenaga pendidik seharusnya menjadi hal utama. Apalagi untuk pembentukan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Ini kalau saya secara pribadi menilai bahwa guru itu adalah komponen penting yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Jadi, tolonglah siapa pun yang terkait soal pemberian insentif guru ini, bisa dimaksimalkan,” tegasnya.
Meski memaklumi kalau setiap pemerintah daerah di seluruh kabupaten kota se-Kaltim memiliki kemampuan keuangan yang terbatas. Namun dirinya kembali mengulang kalau kesejahteraan guru yang kerap disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa harus menjadi prioritas.
“Mau dari mana uangnya ya terserah, masa buat guru begitu,” ucapnya.
Dia menilai pentingnya memaksimalkan kesejahteraan guru. Bahkan dia juga meminta agar seluruh pihak bisa duduk bersama satu meja. Menghitung dan membahas lebih lanjut terkait polemik pemberian insentif guru tersebut.
“Jadi sekali lagi saya minta tolong, agar bisa dimaksimalkan lah kesejahteraan guru itu. Ayolah kita semua duduk sama-sama, hitung sama-sama biar kita bisa memaksimalkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan itu menyangkut soal kemanusiaan. Tidak hanya untuk Samarinda tapi seluruhnya juga harus begitu,” ungkapnya.
Merespon hal tersebut, Wali Kota Samarinda menjawab bahwa penghapusan insentif sejatinya tidak pernah terjadi. Justru Pemkot ingin menyelaraskan pemberian insentif kepada mereka penerima TPG, tidak akan kembali mendapatkan tambahan dari TPP. Hal itu bahkan sudah sesuai Permendikbudristek Nomor 4/2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru ASN di Daerah Provinsi Kabupaten Kota.
“Pemkot juga menjelaskan bahwa pemberian insentif double tidak mungkin dilakukan. Mengingat kondisi kuangan Kota Tepian yang begitu terbatas,” tutupnya. (adv/tw)
