SAMARINDA –DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-44, dengan agenda tanggapan dan jawaban Gubernur Kaltim Isran Noor, terhadap Raperda tentang APBD Kaltim 2023, Selasa (11/10).
Jawaban Gubernur Kaltim tentang pandangan fraksi APBD 2023, disampaikan Christianus Benny, staf ahli gubernur Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat. Secara garis besar, Gubernur mengapresiasi saran dan masukan dari DPRD Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, selisih nilai APBD yang pernah dibacakan sebelumnya dikarenakan adanya penyertaan modal Rp 200 juta untuk perusda yang belum dicantumkan. Namun, kini persoalan tersebut telah dibereskan.
“Soal selisih sudah clear. Yang benar Rp 15,1 triliun. Kemarin itu karena belum dicantumkan Rp 200 juta untuk penyertaan modal kepada perusda,” ucapnya.
Sekadar informasi, sebelumnya ada perbedaan besaran APBD Kaltim dari KUA-PPAS Rp 15,1 triliun. Sedangkan di Nota Keuangan APBD 2023 disampaikan Rp 14,9 triliun.
Selanjutnya, pembahasan secara detail akan kembali digelar pada Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Digelar menjelang pengesahan mendatang, termasuk mengawal sejumlah pokok-pokok penting mengenai kebutuhan daerah yang akan ditopang oleh APBD.
“Perlu dibahas. Nanti akan dibahas detail soal itu (APBD 2023) dengan Banggar. Sudah ada beberapa kegiatan yang akan dikawal termasuk beberapa pembagian APBD yang tidak dapat diganggu gugat,” jelasnya.
Politikus Golkar itu juga menambahkan, beberapa kegiatan yang sifatnya berbentuk fisik akan turut diakomodasi APBD 2023. Termasuk kegiatan peningkatan jalan atau beberapa bangunan gedung yang belum rampung pada 2022. Direncanakan dilanjutkan pada 2023 mendatang.
“Seperti gedung Kantor Inspektorat, Rumah Sakit Mata dan Rumah Sakit Korpri. Semua akan dianggarkan,” tutupnya. (adv/tw/so)
