SIBERONE.ID, SAMARINDA – Menghadiri Gebyar Pajak 2022 yang dilaksanakan di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/10). Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengapresiasi gelaran acara yang di dalamnya melaksanakan pengundian pemenang taat pajak kendaraan bermotor, pemberian reward kepada Bhabinkamtibmas dan Sosialisasi Diskon Pajak Kendaraan Bermotor.
Menyinggung soal pajak, Politisi Golkar ini menyebut bahwa dewan selalu mensosialisasikan Perda tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan selalu menggandeng Bapenda.
“Dalam hal ini ibu Ismi selaku Kepala Bapenda Kaltim selalu hadir. Ini untuk menyebarluaskan informasi bahwa pertama bayar pajak mudah, ada rewardnya, ada kelonggarannya, ada hadiahnya dan kemudian menjadi trigger masyarakat untuk mengetahui apa itu pajak lalu mereka membayar pajak,” jelas Tiyo, sapaan akrabnya.
Tiyo menerangkan, dengan hal-hal apa saja yang telah diupayakan bersama. Menjadi salah satu efek domino pendapatan dari sisi pajak dan tentunya APBD Kaltim pun meningkat.
“Saya mengapresiasi kerja Bapenda dan juga Pak Gubernur (Gubernur Kaltim Isran Noor). Ini menjadi kerja sama dan sinergis, serta tidak bisa dikerjakan sendiri. DPRD Kaltim pun mensosialisasikan hal ini juga,” ungkapnya.
Dia berharap, agar Bapenda Kaltim dan gubernur melanjutkan program tersebut sampai dengan akhir tahun 2022.
“Nanti awal tahun 2023 mulai lagi. Bayarnya gampang, ada diskonnya, dapat hadiah gebyar pajaknya hingga Rp 4 juta dipotong pajak,” ucapnya.
Politikus muda ini juga memaparkan, adanya sebuah terobosan yang telah dia diskusikan bersama Kepala Bapenda Kaltim. Dia mengaku sudah berbicara dengan Kepala Bapenda Kaltim mengenai terobosan baru, yaitu STNK paperless. Tapi ini berkaitan dengan beberapa pihak (Polri).
“Apakah mau wajib pajak bisa print sendiri namun tetap ada biaya yang dikeluarkan. Selama ini kan menunggu di Samsat untuk surat aslinya. Setidaknya terobosan yang sudah dijalankan hingga hari ini, tentu sebuah kemajuan luar biasa. Apalagi ada program bebas pajak untuk Ojek Online (Ojol), untuk kendaraan bermotornya setahun. Kita lihat apakah diperpanjang, setidaknya ini meringankan,” paparnya.
Di akhir kesempatan, Tiyo menerangkan bahwa segmen bantuan tentu juga dimiliki di sektor lain. Dia mencontohkan, misal bagi ojol ada penghapusan biaya pajak.
“Sekarang pertanyaannya bagaimana sektor lain? UMKM ada bantuan lain, maka bentuk bantuan dan kekurangannya berbeda-beda. Masyarakat bisa mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kemudian pelajar mahasiswa mendapat beasiswa. Artinya, masing-masing segmen memiliki kebijakan untuk meringankan beban,” tutupnya. (adv/tw)
