SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR– Plt Sekretaris DPPKB Kutai Timur, BB Partomuan, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak dapat dicapai tanpa kerja sama menyeluruh antara perangkat daerah.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat finalisasi Rencana Strategis (Renstra) DPPKB 2025–2030 yang digelar bersama PEBS FEB UI. Menurutnya, penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan banyak sektor.
“Stunting bukan hanya soal kesehatan. Ada aspek gizi, sanitasi, ketahanan pangan hingga edukasi keluarga,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi program antara DPPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan pihak swasta agar intervensi tidak tumpang tindih.
BB Partomuan menjelaskan bahwa Renstra ini dirancang untuk memastikan setiap OPD dapat bergerak dalam kerangka kerja yang sama. Indikator kinerja utamanya diarahkan mendukung program Cap Jempol Stop Stunting, yang fokus pada keluarga berisiko stunting (KRS). Dengan pendekatan terintegrasi, ia berharap penurunan stunting dapat berlangsung lebih efektif dan terukur.
Ia juga mengapresiasi masukan PEBS FEB UI yang menekankan pentingnya keterkaitan perencanaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, penyelarasan ini memastikan setiap program daerah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan penurunan stunting.
Selain koordinasi, penguatan sistem monitoring dan evaluasi juga menjadi perhatian DPPKB. BB Partomuan menilai evaluasi kolaboratif menjadi kunci untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan memastikan intervensi tepat sasaran.
Dengan sinergi lintas sektor yang lebih solid, ia optimis target penurunan stunting Kutai Timur dalam lima tahun ke depan dapat dicapai.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah memiliki dampak nyata. Itu hanya bisa tercapai bila semua pihak bergerak bersama,” pungkasnya. (sl/adv)
