SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR— Total Belanja Daerah Kutai Timur Tahun 2026 mencapai Rp5,711 triliun. Belanja operasi menjadi porsi terbesar, yaitu Rp3,376 triliun. Sementara belanja modal mencapai Rp1,381 triliun yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran telah disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Bupati Kutai Timur menegaskan bahwa belanja modal akan difokuskan pada sektor prioritas seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Ia menilai pembangunan infrastruktur dasar adalah fondasi utama mendorong aktivitas ekonomi dan pemerataan pelayanan publik.
“Fokus kita adalah perbaikan layanan publik dan pemerataan akses infrastruktur,” jelasnya.
Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp20 miliar untuk mengantisipasi kondisi darurat. Sementara belanja transfer mencapai Rp934 miliar sebagai bagian dari komitmen pemerintah terhadap desa dan instansi lain. Pemerintah menyebut semua pos belanja telah dipertimbangkan secara cermat, termasuk menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan kebutuhan pembangunan fisik.
Menurut Bupati, belanja operasi tetap penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal. Ia menyebut efisiensi harus dijaga tanpa menghambat layanan kepada masyarakat. Pemerintah juga tengah menyusun mekanisme pengendalian belanja agar tidak terjadi pemborosan dan anggaran dapat tersalurkan sesuai target.
“Kami akan menjalankan anggaran ini secara efektif dan efisien,” tegasnya.
Rencana belanja tersebut dinilai mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun Kutai Timur secara merata. Pembangunan tidak hanya dipusatkan di ibu kota kabupaten, tetapi juga menyasar wilayah pinggiran. Pemerintah menyiapkan program lintas sektor untuk memperkuat pelayanan dasar dan mempercepat keterhubungan antar wilayah.
Pemkab berharap belanja tahun 2026 dapat mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperluas kesempatan kerja. Bupati menyebut bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah daerah, desa, dan masyarakat.
“Inilah upaya kami untuk menghadirkan kesejahteraan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Bupati. (sl/adv)
