SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR- Dalam pelantikan DPD MUKI Kutai Timur periode 2025–2030, Pemerintah Kabupaten Kutim menyoroti tantangan besar yang muncul di era digital. Informasi yang cepat dan tidak terkendali dapat memicu provokasi, sehingga organisasi keagamaan dinilai harus menjadi penyeimbang.
“Di era digital, kerukunan harus dijaga karena provokasi sangat mudah tersebar,” kata Dr. M. Idris Syam dalam sambutannya mewakili Bupati Kutai Timur.
Staf Ahli Pemkab Kutim Dr. M Idris Syam menyampaikan bahwa Kutai Timur selama ini menjadi daerah yang rukun dan damai karena komitmen semua pihak. Namun, harmoni ini tidak datang dengan sendirinya dan memerlukan kerja sama antara pemerintah, pemuka agama, serta masyarakat.
“Kerukunan bukanlah sesuatu yang hadir otomatis,” ujarnya menekankan.
MUKI dianggap memiliki kapasitas untuk menjaga keteduhan umat melalui program pembinaan, edukasi, serta pelayanan sosial. Sebagai organisasi yang berorientasi pada kemasyarakatan, MUKI dinilai mampu memberikan pengaruh positif di tengah derasnya informasi digital. Pemerintah berharap kepengurusan baru punya strategi dalam menghadapi tantangan ini.
Selain menjaga kerukunan, MUKI juga diminta meningkatkan kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial bagi semua warga tanpa diskriminasi. Idris menegaskan bahwa kegiatan sosial lintas agama akan memperkuat solidaritas.
“Lakukan pelayanan bagi masyarakat tanpa membedakan suku, ras, maupun agama,” pesannya.
Di sisi lain, keterlibatan MUKI dalam pembangunan sumber daya manusia juga diharapkan semakin kuat. Pemerintah menilai organisasi keagamaan dapat menjadi pilar penting dalam pembinaan generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan. Hal ini selaras dengan visi Kutai Timur berdaya saing.
Menutup sambutannya, Idris mengucapkan selamat bertugas kepada pengurus baru. Ia meminta seluruh pengurus menjalankan amanah dengan integritas dan semangat pelayanan.
“Tunaikan amanah ini dengan penuh integritas dan keteladanan,” tutupnya dalam acara tersebut. (sl/adv)
