SiberOne.id – Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 merupakan semarak bersama hingga penjuru bangsa. Namun apa jadinya, jika hari kemerdekaan pada 17 Agustus lalu, Alam justru tidak bersahabat.
Hal tersebut menjadi bukti, bahwa krisis iklim semakin nyata di Kalimantan Timur. Kemurkaan Alam terjadi bukan karena ulah siapa-siapa, melainkan diri sendiri. Seperti yang disuarakan XR Bunga Terung Kaltim.
Jika melihat data Rencana Tata Ruang Wilayah yang dirilis Pemprov Kaltim. Baru 17,3 persen dari total 12,7 hektare lahan daratnya yang masuk dalam kawasan lindung pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
Sementara 87,7 persen lahan sisanya, diberikan kepada perusahaan untuk dikeruk isinya. Jika berkaca pada data, luasan konsesi pertambangan, perkebunan dan pengusahaan hutan mencapai puluhan juta hektare (lihat grafis).
- Luas Konsesi industri Tambang Batubara mencapai 5,3 Juta hektare
- Luas Konsesi industri Minyak dan Gas (Migas) mencapai 13,9 Juta hektare
- Luas Perkebunan Kaltim mencapai 3,3 Juta hektare
- Luas Hak Pengusahaan Hutan mencapai 4,3 Juta hektare
- Luas Hutan Tanaman Industri mencapai 4,5 Juta hektare
- “Bangsa kita dulu memang dijajah. Tetapi saat ini, kitalah penjajah itu sendiri” ungkapan peserta aksi dari Bunga Terung Kaltim, di Samarinda pada hari kemerdekaan RI ke-76, saat banjir sedang melanda.
Jika dikalkulasikan jumlahnya mencapai 31,8 Juta hektare. Padahal total luas wilayah Kaltim, jika diukur dari darat hingga 12 mil laut, hanya mencapai 16 Juta hektare saja.
Loh, bagaimana bisa ?
Hal ini terjadi karena pemberian izin yang tumpang tidih serta tidak mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ruang hidup untuk masyarakat serta lingkungan hidup.
Alih-alih mempersiapkan diri serta menjaga komitmen Paris Climate Accords, untuk mengurangi peningkatan suhu bumi agar tidak meningkat 1,5 derajat celcius. Tumpah ruah pemberian izin kepada industri ekstraktif Kaltim justru mempercepat kenaikan suhu bumi.
Perjanjian Paris seolah janji manis kepada pihak internasional dari pemerintah Indonesia dan Provinsi Kaltim. Setiap kali suhu bumi semakin meningkat, setiap itu juga kita menyerahkan diri kepada kiamat. Tidak lain dan tidak bukan, kita adalah pelaku kiamat itu sendiri.
Alhasil, pada tahun ke-76 kemerdekaan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain sadar, bahwa krisis ekologis itu sangat nyata. Kita tidak merdeka seutuhnya saat ancaman kiamat iklim semakin nyata di Kaltim. (so)
#KrisisIklim
#BungaTerung
#ClimateAction
#MenolakPunah
