SiberOne.id – Keterbatasan anggaran menjadi kendala pemerataan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ditambah lagi, masa pandemi covid-19 membuat sebagian anggaran dirasionalisasi hingga 12 persen pada APBD Perubahan yang telah disahkan beberapa waktu lalu.
Rasionalisasi tersebut merupakan instruksi pemerintah pusat, untuk memaksimalkan penanganan virus tersebut. Hal tersebut tentu menghambat pembangunan infrastruktur, yang seharus terus digencarkan.
Sehingga segala upaya pun digencarkan Pemkab Kutim. Terutama dengan terus bersinergi dengan semua pihak. Termasuk kepada Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, yang kebetulan sedang menggelar reses di Sangatta.
Sebagai Dapil Kaltim yang duduk di DPD RI, Mayhudin mengatakan, kedatangannya ke Kutim tidak hanya agenda kerja. Melainkan juga untuk membangun silaturahmi dengan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakilnya Kasmidi Bulang.
“Waktu pelantikan saya tidak bisa datang. Terhalang masa pandemi covid-19,” ungkapnya.
Namun, kini dia telah menyerap aspirasi masyarakat. Bahkan, dia membuka ruang untuk memperjuangkan apapun demi kemajuan daerah, khususnya Kutim.
“Sinergi merupakan hal utama untuk kemajuan daerah. Jadi, kalau ada usulan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. DPD RI akan memperjuangkan,” jelasnya.
Dia akan mendukung segala program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kepemimpinan Pak Ardiansyah Sulaiman dan Pak Kasmidi Bulang, bisa membawa Kutim lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman memanfaatkan momentum reses tersebut. Dia pun menyampaikan dinamika pembangunan yang terjadi di Kutim. Tak hanya kemajuan, namun juga segala kendala pembangunan. Khususnya infrastruktur jalan negara yang melintasi Kutim. Baik dari arah Selatan-Utara atau Jalan Trans Kalimantan.
“Kedatangan Pak Mahyudin, yang juga merupakan warga Kutim, merupakan kesempatan baik menyampaikan permasalahan daerah. Terutama infrastruktur jalan,” ucapnya.
Pasalnya, mantan Bupati Kutim periode 2003-2006 itu, dinilai dapat memberikan masukan kepada kementerian yang berwenang.
“Itu yang diharapkan. Kami mengapresiasi semua saran strategis pembangunan yang disampaikan Pak Mahyudin,” tuturnya.
Menurutnya, masukan tersebut patut dijadikan bahan pertimbangan. Terutama dalam menentukan kebijakan prioritas pembangunan Kutim ke depannya.
“Wajib bagi Kutai Timur meningkatkan pembangunannya. Terutama di sektor ekonomi kerakyatan, melalui pertanian dalam arti luas. Sudah sesuai dengan visi misi pemkab sekarang,” tutupnya. (so)
