SiberOne.id – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang, semakin optimis dapat mengoperasikan Pelabuhan Kenyamukan, pada 2023 mendatang.
Kedatangan anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irwan, untuk menjalani reses, menjadi penyebabnya. Apalagi anggota komisi V itu akan berupaya memperjuangkan pembangunan lanjutan ditangani pemerintah pusat.
Status pelabuhan pengumpul pun tidak lagi menjadi hambatan. Kasmidi Bulang pun mengaku bangga memiliki anggota DPR yang turun langsung meninjau kondisi pelabuhan.
“Aset tidak boleh dibiarkan. Harus ada lanjutan pembangunan. Baik pada sisi darat atau pun sisi laut,” ucapnya.
Kalau tidak dioperasikan atau tanpa perawatan, aset tersebut akan rusak dengan sendirinya. Komitmen tersebut membuat pihaknya optimis membangun komunikasi dengan semua pihak.
“Mulai dari pusat sampai tingkat daerah. Memang harus diakui, tahun lalu asetnya sudah dihibahkan kepada daerah,” sebutnya.
Usulan anggaran melalui APBN, APBD Provinsi pun akan dimaksimalkan. Termasuk memaksimalkan penganggaran melalui APBD Kutim. Dengan demikian, semua peluang anggaran dipastikan akan ditempuh pemkab.
“Apalagi Pak Bupati (Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman), sudah mengesahkan tim percepatan pembangunan pelabuhan dan bandara. Kebetulan saya langsung yang memimpin tim percepatan itu,” paparnya.
Masih 900 meter jalan menuju pelabuhan belum dibebaskan. Kedua DPD II Golkar Kutim itu memastikan, pembebasan lahan akan dituntaskan hingga akhir tahun. Bahkan, sudah dilaokasikan melalui APBD perubahan
“Khusus untuk pembebasan lahan itu. Yang jelas, kami akan membangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk pihak swasta. Apalagi peluang APBN lebih memungkinkan, terutama mengenai kepastian hukum dan sebagainya,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Irwan menyebut, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Trans Batuta Kalimantan (KEK-MBTK), yang dikerjakan Pemprov Kaltim, memiliki status yang sama dengan Pelabuhan Kenyamukan.
“Sama-sama pelabuhan pengumpul. APBD, bankeu (bantuan keuangan) dan APBN memungkinkan. Insya Allah peluang menuntaskan sangat terbuka,” tuturnya.
Dia akan bantu akses jalan menuju pelabuhan melalui kementerian PUPR. Dia berharap, tahun depan bisa terlaksana. Dia juga akan melihat paska hibah aset tersebut.
“Apakah Kementerian Perhubungan berpeluang menganggarkan. Insya Allah bersama dengan pemkab mencoba mengharmonisasikan agar segera bisa fungsional pada 2023,” paparnya.
Masih 1,3 kilometer jalan masuk pelabuhan yang belum ditingkatkan dan memerlukan Rp 57 miliar. Ada pula penuntasan pembangunan causeway sepanjang 500 meter. Sehingga secara keseluruhan memerlukan Rp 300 miliar.
“Saya akan berusaha perjuangkan. Kami optimis bisa beroperasi sesuai target,” pungkasnya. (so)
