SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Dampak lambatnya dijalankan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), sedangkan pejabatnya sering dinas ke luar daerah, mendapat banyak sorotan tajam dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, melalui pandangan umum fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), belum lama ini.
Sorotan yang paling tajam, yakni mencuatnya tagar ganti bupati, yang disampaikan perwakilan Fraksi PDIP Faizal Rachman. Hal itu bukan tanpa alasan, aktivitas di luar daerah para pejabat menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.
“Apalagi sampai triwulan ketiga tak satupun kegiatan pembangunan dijalankan,” katanya.
Menurutnya, tagar ganti bupati bisa saja muncul untuk pemilihan tahun 2024. Jika PR yang berujung pada tingkat kesejahteraan masyarakat itu tidak segera diatasi. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini meningkat signifikan Rp 6,9 triliun, dari tahun sebelumnya Rp 3,6 triliun.
“Sedangkan target APBD tahun depan Rp 8,1 triliun. Ini justru dinaikkan, padahal tahun ini kegiatan tidak ada yang jalan,” sebutnya.
Padahal yang kasian masyarakat. Mengingat harus bersusah payah menuju ibu kota kabupaten hanya untuk mengurus administrasi kependudukan. Sehingga perjalanan yang ditempuh pun cenderung lama dan kondisi jalannya juga sangat rusak.
“Harusnya kita malu, anggaran besar tapi pembangunan lambat,” ungkapnya.
Sedangkan beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian serius, yakni jalan rusak parah, jaringan penerangan dan air bersih di beberapa desa. Bahkan masih 36 persen desa di kabupaten ini yang belum menerima penerangan listrik PLN. Termasuk banyak desa yang belum menerima pelayanan air bersih.
“Sampai kapan masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kita, Fraksi PDI Perjuangan mengkhawatirkan dengan semua ketidak maluan itu, akan memunculkan tagar ganti bupati 2024,” tutupnya. (adv/so2)
