SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Gelaran paripurna ke-18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terkait pandangan umum fraksi dalam dewan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), mengungkap banyak hal, Senin (17/07/23).
Salah satunya pandangan umum Fraksi Demokrat, yang disampaikan Abdi Firdaus. Ya, partai politik (parpol) itu menyoroti pentingnya penguatan sektor-sektor yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami (Fraksi Demokrat) selalu mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sektor pariwisata, pajak hotel dan restoran. Termasuk sektor lainnya sebagai langkah untuk meningkatkan PAD,” sebutnya.
Kendati demikian, pihaknya menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang disampaikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur (Kutim). Menurutnya, dibutuhkan pemahaman secara mendalam terhadap LHP tersebut.
“Sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan,” imbuhnya.
Dia memastikan, Fraksi Demokrat mendorong pemerintah untuk lebih teliti melihat sektor-sektor yang mampu mendongkrak kenaikan PAD tersebut. Tidak itu saja, pihaknya juga menyoroti persoalan realisasi belanja daerah yang masih rendah.
“Untuk ini, kami meminta penjelasan yang rinci. Baik berkaitan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD),” tegasnya.
Hal itu sebagai upaya agar pelaksanaan anggaran kedepannya bisa lebih maksimal. Setidaknya tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya.
“Jadi, setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan regulasi. Termasuk kebutuhan prioritas pembangunan dengan tetap menyesuaikan visi dan misi,” tutupnya. (adv/so2)
