SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Gelaran reses masa pandemi Covid-19 memiliki perbedaan yang signifikan, dengan gelaran reses April 2023 lalu. Pasalnya, masa covid-19, alokasi anggaran terbatas. Sehingga hanya dapat memilah-milah usulan masyarakat.
Berbeda tahun ini, alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) meningkat signifikan. Sehingga peluang mewujudkan keinginan masyarakat pun semakin besar. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Arfan tak menampik hal itu.
“Sebagai anggota dewan, kami merasa sedikit lebih nyaman,” ungkapnya.
Pasalnya, terdapat beberapa aspirasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak dapat direalisasikan saat masa pandemi. Ya, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tidak dapat mengakomodir beberapa usulan.
“Seperti pengadaan majelis taklim dan tandon. Itu dianggap tidak prioritas. Padahal sangat bersentuhan dengan masyarakat,” kata politikus NasDem itu.
Waktu itu, usulan yang diterima lebih kepada pembangunan infrastruktur. Di antaranya infrastruktur jalan, air bersih, kelompok tani dan sebagainya yang dianggap dalam skala prioritas pembangunan.
“Alhamdulillah APBD Kutim 2023 cukup besar (Rp 5,9 triliun). Sehingga saya merasa mendapat kelonggaran untuk menerima aspirasi masyarakat yang biasanya tidak bisa ditampung semua. Alhamdulillah sekarang bisa tertampung 50-60 persen,” kata Ketua DPD NasDem Kutim itu.
Sedangkan tahun depan, dia optimis dapat mengakomodir lebih banyak aspirasi masyarakat. Mengingat, berdasarkan informasi yang diperolehnya, APBD Kutim 2024 mendatang akan lebih baik lagi dengan nilai yang lebih besar dari perolehan tahun ini.
“Semoga apa yang disampaikan masyarakat melalui reses dapat direalisasikan semua. Dulu, dari satu titik reses, lima usulan bisa ditampung. Kalau sekarang alhamdulillah bisa jadi 10 usulan,” bebernya.
Sehingga kalau tiga kecamatan, kata dia, bisa menampung hingga 30 usulan masyarakat. Dia pun berharap APBD Perubahan mendatang anggaran semakin membaik. Sehingga sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.
“Meskipun bertahap, setidaknya ada alokasinya. Seperti jalan. Tapi khusus bangunan, seharusnya bisa dialokasikan dengan anggaran lebih besar. Karena tidak mungkin membangun setengah-setengah. Semoga ini dapat direalisasikan dengan dukungan anggaran yang besar,” tutupnya. (adv/so2)
