SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Namun, tidak semua masyarakat pedesaan hingga kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menerima manfaat pembangunan jalan.
Baik di kawasan perkotaan, pedalaman hingga pesisir. Kondisi jalan rusak selalu menjadi momok bagi warga. Apalagi kerusakan kebanyakan disebabkan truk milik perusahaan yang kerap membawa muatan besar. Jika hujan jalannya kerap berlumpur bagaikan bubur berwarna coklat. Sedangkan jika hari panas, debu menjadi santapan yang tak dapat dihindari.
Terutama jalan Poros di Kecamatan Rantau Pulung, yang melintasi SP5, SP7 dan SP8. Kondisi badan jalannya berlubang dan bergelombang. Bahkan kerap menyulitkan pengendara ketika melintas. Hal ini pun menjadi perhatian serius Ketua DPRD Kutim Joni.
“Sekarang kondisi jalannya semakin memprihatinkan. Bahkan kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah (pemda). Padahal statusnya jalan milik kabupaten,” ucapnya.
Politikus PPP itu mengungkapkan, jalan tersebut sering digunakan truk mengangkut buah sawit menuju pabrik milik perusahaan. Baik truk milik warga maupun milik perusahaan, namun buah sawit tersebut tetap diangkut menuju pabrik milik perusahaan.
“Kerusakan itu disebabkan truk-truk perusahaan itu. Sebenarnya kalau mau bagus, jalan itu harus dicor beton. Karena kalau di aspal usianya tidak akan lama,” sebutnya.
Kendati demikian, sebelum melakukan pekerjaan. Sebaiknya dilihat lebih dulu kontur tanahnya. Jangan sampai tetap dilakukan penanganan meskipun kawasan itu rawan longsor.
“Tapi, sepanjang ruas jalan di Rantau Pulung (dari arah SPBU Rantau Pulung hingga SP8 Rantau Pulung), sangat layak untuk di cor beton. Karena kualitas tanahnya sangat bagus. Bahkan tidak pernah terjadi longsor,” paparnya.
Dia meyakini, penanganan dengan cor beton akan bertahan seumur hidup. Namun pengerjaannya tetap harus dengan kualitas dan ketebalan yang memadai.
“Biayanya memang besar, 1 Kilometer bisa menghabiskan Rp 10 miliar,” tuturnya.
Dia pun berharap, pemerintah memperhatikan kondisi jalan dan kontur tanah. Jangan sampai asal menangani, belum setahun sudah longsor.
“Kalau memang kawasan itu berpotensi longsor, penangannya sistem lompat saja. Tapi untuk jalan di Rantau Pulung, insya Allah tidak ada yang longsor,” tutupnya. (adv/so2)
