SIBER ONE.ID – Meski pemerintah pusat telah menghibahkan Pelabuhan Sangatta yang terletak di kawasan Kenyamukan, Sangatta Utara, kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), Agustus tahun lalu. Namun, belum juga ada tindak lanjut terhadap pembangunannya.
Padahal, hibah tersebut agar pemkab dapat menindaklanjuti dengan mempercepat penuntasan pembangunannya. Sehingga percepatan roda perekonomian di Kutim diharapkan dapat meningkat. Apalagi pelabuhan tersebut telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, sebagai salah satu bagian dari jalur tol laut.
Pembangunan causeway yang menghubungkan sisi laut dengan sisi darat juga belum mendapat alokasi APBD 2020. Membuat pembangunan tidak dapat dilanjutkan. Padahal, beberapa tahun belakang pelabuhan itu mangkrak.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kutim Rizali Hadi memastikan, pihaknya akan fokus pada pembangunan pelabuhan. Mengingat, pelabuhan tersebut sudah dihibahkan kepada Pemkab Kutim.
“Termasuk menjadi pelaksana pembangunan causeway dan area reklamasi 50×50 meter yang juga sudah dihibahkan. Tahun ini mestinya sudah bergerak. Tapi, belum mendapatkan alokasi angaran,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Dia berharap, ada alokasi melalui APBD Perubahan. Selambat-lambatnya dapat dikerjakan melalui APBD murni tahun depan. Sehingga pembangunan lanjutan dapat dilakukan.
“Kami memerlukan dukungan pihak swasta. Terutama perusahaan yang beroperasi di kawasan Sangatta. Dapat membantu daerah untuk penyelesaian pembangunan,” harapnya.
Sebab, ada tiga sisi yang menjadi prioritas pembangunan. Selain causeway, area reklamasi dan jembatan penghubung juga masuk prioritas. Apalagi antara area reklamasi seluas 2,4 hektare dan 50×50 meter terdapat anak sungai.
“Ada dua anak sungai. Jadi harus dibangunkan jembatan. Ini yang kami tawarkan kepada pihak perusahaan agar dapat membantu. Supaya kelihatan progresnya,” ungkapnya.
Sejauh ini tidak ada progres pembangunan. Sedangkan, beberapa waktu yang lalu saat pihaknya mengikuti rapat koordinasi (rakoor) di Provinsi Kaltim, ada keinginan kabupaten kota lain yang meminta status tol laut. Hal tersebut tentu cukup menggelitik.
“Kalau status tol laut digeser pada daerah lain yang memang sudah siap. Kutim akan dirugikan. Makanya diupayakan ada progres pembangunan. Walaupun bergeraknya pelan,” ungkapnya.
Dia berharap, pada 2022 anggaran sudah normal. Sehingga dapat diupayakan lanjutan pembangunan. Paling tidak pelabuhan sudah ada kegiatan operasionalnya. Pihaknya juga sedang proses pembentukan badan usaha pengelola pelabuhan (BUPP).
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Syahbandar Sangatta. Alhamdulillah mendapat tanggapan positif. Sehingga dalam sisi pengelolaan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sudah jadi salah satu prioritas. Kami upayakan dapat bergerak cepat,” tutupnya. (so)
