SIBERONE.ID, SANGATTA – Upaya menekan angka pernikahan anak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dilakukan melalui pendampingan psikologis terhadap pemohon dispensasi kawin. Langkah ini ditempuh untuk memberikan pemahaman kepada calon pasangan dan orang tua mengenai konsekuensi perkawinan pada usia anak sebelum Pengadilan Agama mengambil keputusan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim, Idham Cholid, menyebut angka pernikahan anak di daerah tersebut masih mengalami peningkatan. Kondisi itu menjadi perhatian dinas dalam memperkuat langkah pencegahan melalui koordinasi dengan sejumlah pihak.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah menjalin komunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengadilan Agama. Melalui kerja sama tersebut, setiap permohonan dispensasi kawin diupayakan mendapat perhatian sebelum memasuki tahap penetapan oleh pengadilan.
Idham menjelaskan, pemohon dispensasi kawin perlu menjalani pendampingan psikologis untuk memperoleh gambaran mengenai dampak pernikahan pada usia dini. Proses ini juga menyasar orang tua agar mereka memahami konsekuensi yang dapat muncul ketika anak menikah sebelum cukup usia.
“Untuk memberikan pengetahuan kepada pemohon dispensasi kawin agar mereka itu tahu apa sih akibat dari perkawinan anak itu,” ujar Idham.
Hasil pendampingan tersebut nantinya disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama dalam memutus permohonan dispensasi. Dengan demikian, keputusan tidak hanya melihat permohonan yang diajukan, tetapi juga mempertimbangkan hasil pendampingan terhadap pihak terkait.
Menurut Idham, pemahaman orang tua menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Sebab, keluarga turut terlibat dalam pengajuan dispensasi dan perlu mengetahui dampak perkawinan anak terhadap kehidupan anak ke depan.
Selain MUI dan Pengadilan Agama, DP3A juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat dalam upaya pencegahan. Keterlibatan mereka diharapkan membantu menyampaikan pemahaman kepada masyarakat melalui lingkungan masing-masing.
“Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat itu juga kita libatkan dalam hal permohonan dispensasi kawin untuk anak usia di bawah umur,” jelasnya.
Melalui pendampingan dan koordinasi tersebut, DP3A Kutim berupaya memastikan pemohon dan keluarga memahami konsekuensi perkawinan anak sebelum proses pengambilan keputusan di pengadilan. (adv/so2)














