SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR- Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Timur memberikan catatan kritis terhadap proses finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi Golkar menyoroti adanya diskrepansi mencolok dan mendadak dalam proyeksi anggaran, yang dinilai melanggar prinsip prediktabilitas dan menciptakan asymmetric information.
Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Golkar, Kari Palimbong, dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi, Selasa (25/11/2025), mengungkapkan perbedaan angka yang signifikan antara proyeksi awal dan akhir anggaran.
”Terjadi diskrepansi antara proyeksi awal dalam nota pengantar yang hanya Rp4,86 triliun dengan angka final yang disepakati sebesar Rp5,73 triliun, sebuah peningkatan signifikan yang memerlukan justifikasi ekonomi yang kuat,” ujar Kari Kalimbong. Kenaikan mendadak ini mencapai sekitar Rp870 miliar.
Menurut Fraksi Golkar, proses yang terburu-buru, di mana data tambahan disajikan saat finalisasi, menyebabkan data tersebut tidak dapat dibahas secara terperinci oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya di tingkat komisi legislatif.
Hal ini disebut sebagai penciptaan asymmetric information antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD secara kolektif. “Ketiadaan waktu yang cukup untuk due diligence (uji tuntas) terhadap pos-pos anggaran baru ini mencederai prinsip partisipasi dan pengawasan efektif,” tegas Kari.
Fraksi Golkar khawatir proses ini berpotensi mereduksi fungsi pengawasan DPRD menjadi sekadar ‘tukang stempel’ dan mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan makro fiskal di fase awal penyusunan anggaran.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti komposisi Pendapatan Daerah. Pendapatan Transfer (PT) mencapai 90,86% dari total pendapatan, menunjukkan adanya fiscal gap ekstrem dan rendahnya kemandirian fiskal daerah. Golkar mendesak Pemerintah Daerah menyajikan strategi diversifikasi sumber pendapatan yang inovatif. (adv/soj)
