SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR— Dalam rapat finalisasi APBD 2026, Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menjelaskan bahwa pembahasan anggaran multiyears contract (MYC) harus mengalami penyesuaian karena sejumlah paket proyek belum memiliki dokumen lengkap. Akibatnya, beberapa paket pembangunan terpaksa dikurangi dan digeser ke tahap kedua pembahasan pada 2027.
“Paketnya belum lengkap, jadi terpaksa dikurangi. Nanti di tahap kedua dibahas lagi,” jelasnya.
Total nilai MYC yang semula direncanakan mencapai Rp1,3 triliun kini diturunkan menjadi Rp1,0 triliun. Salah satu proyek yang terdampak adalah pembangunan pelabuhan, yang awalnya dirancang untuk dikerjakan dalam tiga tahun namun kini dipadatkan menjadi dua tahun saja. Sisa anggaran pelabuhan akan kembali dibahas pada siklus MYC berikutnya.
Dari total 32 usulan proyek, hanya sekitar 12 yang dapat dilanjutkan karena kelengkapan dokumennya memenuhi syarat. Sisanya masih harus dilengkapi terlebih dahulu, termasuk studi kelayakan (feasibility study), sebelum bisa diajukan kembali dan dibahas bersama DPRD.
Jimmi menambahkan bahwa distribusi proyek MYC tetap mempertimbangkan pemerataan antar daerah pemilihan (dapil). Yang mana hal ini juga menjadi pembahasan bersama. Sehingga pembangunan tak hanya bertumpu pada satu titik, namun dapat menyebar ke 18 kecamatan.
“Dapil-dapil sebagian tetap dapat, sebagian lagi menunggu kelengkapan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penundaan bukan pembatalan, namun langkah agar APBD tersusun lebih realistis dan tidak menimbulkan risiko hukum maupun hambatan teknis dalam pelaksanaan pembangunan. “Tentu saja kita harus bersabar,” pintanya. (adv/sl)
