SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR- Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Demokrat, Ahmad Sulaiman, menegaskan pentingnya penyelesaian konektivitas antara Sandaran dan Tanjung Mangkalihat sebelum tahun 2028. Ia menilai bahwa wilayah pesisir tersebut tidak boleh terus berada dalam kondisi terisolasi, mengingat akses jalan yang belum tersambung membuat mobilitas masyarakat sangat terbatas. Bahkan hingga kini, warga dari dua desa di ujung timur Kutai Timur terpaksa melewati wilayah Kabupaten Berau hanya untuk mencapai pusat kecamatan.
Dalam paparannya, Ahmad menjelaskan bahwa terdapat enam usulan pembangunan yang ia dorong untuk dimasukkan dalam skema multi years contract (MYC). Dari usulan tersebut, lima merupakan pembangunan jalan dan satu berupa pembangunan pelabuhan di Desa Menubar.
“Jalur konektivitas itu harus tuntas, karena Sandaran tetap tertinggal jika akses ke desanya masih memutar,” ujarnya menyoroti kondisi terkini.
Pembangunan pelabuhan, menurutnya, menjadi elemen penting untuk menguatkan struktur mobilitas di wilayah pesisir. Dengan posisi Sandaran yang seluruh bagian depannya berbatasan dengan laut, keberadaan pelabuhan dinilai wajib untuk mendukung aktivitas ekonomi, logistik, dan pelayanan dasar masyarakat. Usulan tersebut disusun dengan mempertimbangkan aturan kewenangan, sehingga lokasi pelabuhan diletakkan di alur sungai agar tidak menjadi ranah provinsi.
Sementara itu, Ahmad menyoroti masih terputusnya jalur penghubung antar wilayah sebagai hambatan utama bagi Sandaran. Ia menyebut progres pembangunan memang telah mencapai sebagian besar titik, namun masih ada ruas yang belum tersambung dan harus segera diprioritaskan. Kondisi tersebut menurutnya berdampak langsung pada pelayanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan.
Meski usulan pembangunan telah berulang kali muncul dalam Musrenbang dan berbagai forum aspirasi, Ahmad menilai perlu ada komitmen kuat dari pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa proyeksi penurunan APBD Kutai Timur pada 2026 tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pembangunan wilayah terluar. “Kita harus melihat kebutuhan yang paling mendesak, bukan sekadar pemerataan administratif,” tegasnya.
Di sisi lain, keberadaan perusahaan yang membuka akses alternatif turut mendapat perhatian Ahmad. Ia menilai kontribusi tersebut membantu masyarakat, meski belum menjadi solusi permanen. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dinilai penting untuk mempercepat keterhubungan wilayah yang selama ini tertinggal.
Usulan tersebut, kata Ahmad, disusun untuk menjangkau kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Ia berharap seluruh rencana yang diajukan dapat masuk dalam prioritas perencanaan daerah tahun mendatang.
Menutup penyampaiannya, Ahmad menuturkan bahwa penyelesaian konektivitas Sandaran–Tanjung Mangkalihat akan berdampak besar pada kualitas hidup masyarakat. Ia memastikan dirinya terus mengawal realisasi program tersebut demi menghadirkan pemerataan pembangunan di wilayah pesisir Kutai Timur. (adv/som)
