SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR- Anggota DPRD Kutai Timur Faizal Rachman menilai pembaruan data lintas instansi menjadi langkah mendesak dalam penyusunan kembali tata ruang wilayah, khususnya yang berkaitan dengan perkebunan rakyat.
Dalam rapat lanjutan koordinasi bersama organisasi perangkat daerah, ia menyoroti masih lebarnya selisih antara luasan lahan yang tercatat dalam Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dengan alokasi ruang dalam draf tata ruang yang baru.
Meskipun Dinas Perkebunan mencatat lebih dari 13 ribu hektare kebun rakyat yang telah memiliki STDB, ruang yang disediakan dalam dokumen tata ruang masih bertahan pada angka 242 hektare.
Faizal menyebut ketidaksesuaian tersebut terjadi karena data STDB yang dikirimkan belum dilampiri titik koordinat. Ia menilai hal ini membuat proses sinkronisasi tidak dapat berjalan sampai seluruh detail administrasi lengkap dan bisa diverifikasi.
“Dinas Perkebunan telah menyampaikan bahwa perkebunan rakyat dengan STDB sudah mencapai sekitar 13 ribu hektare lebih. Namun, tata ruang masih tetap 242 hektare karena data STDB tersebut belum dilengkapi titik koordinat,” ujarnya Kamis, (13/11/2025).
Ia menegaskan bahwa STDB yang sudah terbit menandakan lahan itu berada di luar kawasan hutan dan tidak melanggar ketentuan. Karena itu, menurutnya, selisih data seperti ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut kepastian ruang bagi ribuan petani yang bergantung pada kebun rakyat.
“Perkebunan rakyat yang sudah existing dengan STDB seharusnya langsung diakui dalam tata ruang. Ini yang sampai saat ini belum dirubah, dan kami akan pertegas dalam rapat lanjutan,” tambahnya.
Faizal menyampaikan bahwa upaya sinkronisasi bukan hanya berfokus pada Dinas Perkebunan.
Sejumlah dinas lain juga telah dikumpulkan untuk memastikan keterpaduan data dalam revisi RTRW, termasuk Dinas Pertanian untuk penyesuaian terkait lahan pangan berkelanjutan, PDAM dalam konteks kebutuhan air baku, Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kawasan lindung, serta Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan yang memiliki kepentingan dalam pengembangan ruang publik dan jaringan transportasi.
Ia menilai seluruh masukan itu harus dipadukan agar revisi RTRW mencerminkan kondisi aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. (adv/soj)
