SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi, menyoroti persoalan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kenyamukan yang hingga kini belum beroperasi.
Ia mengungkapkan bahwa rendahnya minat masyarakat terhadap bahan bakar subsidi menjadi salah satu penyebabnya.
Menurut Jimmi, dari segi ekonomis, Pertamina telah memperkirakan pengembalian modal SPBN memakan waktu hingga 20 tahun.
Hal ini menyebabkan pihak swasta enggan berinvestasi dalam pengelolaan stasiun tersebut.
“Subsidi memang menawarkan keuntungan kecil, sementara nelayan sangat bergantung pada bahan bakar bersubsidi. Secara ekonomis, hal ini kurang menarik bagi investor,” jelas Jimmi.
Ia juga menambahkan bahwa sebelumnya SPBN di Kenyamukan dikelola oleh pihak swasta, namun kini belum ada yang berminat untuk melanjutkan pengelolaan tersebut.
Jimmi menyebutkan, ia telah menghadap Pertamina untuk membahas solusi, tetapi hingga kini belum ditemukan pihak yang bersedia mengambil alih operasional.
“Permasalahannya adalah minimnya pihak yang mau berinvestasi di sana,” ujar Jimmi.
DPRD berharap pemerintah dan Pertamina dapat mencari terobosan untuk memastikan kebutuhan nelayan terhadap bahan bakar tetap terpenuhi, mengingat pentingnya peran nelayan dalam perekonomian daerah. (adv/so3)
