SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Hj. Mulyana, S.E meminta transparansi penuh dalam pengelolaan pembiayaan daerah, khususnya terkait penyertaan modal sebesar Rp15 miliar kepada BUMD dalam APBD 2025.
Menurutnya, transparansi diperlukan agar alokasi ini memberikan dampak nyata terhadap pendapatan daerah.
“Kami meminta mekanisme evaluasi kinerja BUMD yang jelas, sehingga dana yang diberikan dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya efektivitas anggaran, terutama dalam program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. Mereka mendesak agar belanja modal dan bantuan sosial benar-benar menyentuh kebutuhan kelompok rentan.
“Prinsip keadilan sosial harus menjadi dasar pengelolaan APBD. Jangan sampai anggaran besar dialokasikan untuk program yang tidak produktif,” tambahnya
Selain itu, Hj. Mulyana meminta pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Partisipasi aktif ini dianggap dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan anggaran digunakan secara optimal.
Dalam kesempatan yang sama, perempuan politisi itu menyatakan dukungan terhadap Rancangan APBD 2025 dengan harapan upaya ini dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (adv/so3)
