SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutai Timur, Saiful Bakhri, SY., S.Pd. mengungkapkan sejumlah poin penting yang menjadi keluhan masyarakat Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, usai menggelar reses pada Kamis (14/11/2024). Infrastruktur yang rusak dan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut menjadi perhatian utama warga.
“Kami mendengar langsung berbagai kebutuhan masyarakat, terutama terkait infrastruktur jalan, pendidikan, dan solusi banjir. Semua aspirasi ini akan kami kawal untuk dimasukkan ke dalam pokok pikiran dewan,” ujar Saiful.
Saiful menjelaskan bahwa masyarakat Desa Sepaso sangat membutuhkan perbaikan jalan menuju makam desa serta normalisasi sungai untuk mengatasi banjir yang sering terjadi saat musim hujan.
“Desa ini memiliki posisi yang rendah, sehingga air cepat menggenang. Normalisasi sungai dan drainase harus menjadi prioritas,” katanya.
Tak hanya itu, warga juga meminta perhatian terhadap pembangunan pendidikan. Ketua RT 12 Tepian Langsat menyebutkan pentingnya pendirian sekolah SMP baru di kawasan mereka karena jarak sekolah yang ada saat ini terlalu jauh.
“Anak-anak harus berjalan sejauh 3 km setiap hari, kondisi ini tidak ideal untuk mereka,” ungkapnya.
Selain infrastruktur dan pendidikan, aspirasi lain yang diungkapkan mencakup pengadaan ambulance, bantuan sumur bor untuk kelompok tani, hingga dukungan dana hibah bagi UMKM dan pemberdayaan perempuan.
“Semua usulan ini akan kami perjuangkan dalam penganggaran mendatang. Namun, masyarakat perlu melengkapi proposal dan administrasi yang dibutuhkan agar dapat segera diajukan,” jelas Saiful.
Reses yang digelar di Aula KUA Desa Sepaso ini juga menjadi ajang bagi warga untuk mempertanyakan realisasi dari aspirasi yang selama ini telah disampaikan.
“Kami berharap hasil reses ini benar-benar diwujudkan demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Ruslan, Kepala Desa Sepaso.
Saiful menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat Sepaso dan daerah lain di Kutai Timur.
“Semua masukan ini akan menjadi pijakan kami untuk mengawal pembangunan yang lebih merata di Kutai Timur,” pungkasnya. (adv/so3)
